Jumat, 22 Maret 2013 10:52:13
Kartu Jakarta Pintar. ©2013 Merdeka.com/arie basuki



Daftar siswa penerima KJP akan ditempel di kantor kelurahan


Reporter : Nurul Julaikah



Merdeka.com - Demi transparansi dan pengawasan Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penempelan daftar nama siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di kantor-kantor kelurahan, dan fasilitas publik strategis lainnya. Masyarakat diminta mengawasi.

"Ya, bersama-sama kita mengawasi. Pengawasannya nanti kita tempel di masyarakat, kantor pemerintah, kelurahan hingga RT dan RW," ujar Kepala Dinas Pendidikan Taufik Yudi Mulyanto di Balaikota Jakarta, Jumat (22/3).

Taufik menambahkan, pelaporan pengawasan penyalahgunaan KJP juga dapat dilakukan melalui hotline SMS di nomor 088801152095, e-mail, dan website yang dapat diakses di www.infokjp.net. Sehingga apabila masyarakat menemukan kejanggalan dapat segera melaporkannya kepada Dinas Pendidikan.

"Nantinya tentu juga akan ada verifikasi. Jika ada laporan, kita akan melakukan kunjungan ke rumah calon penerima KJP. Kalau jelas ada pelanggaran oleh pengguna KJP, secara mutlak kami berikan sanksi," jelasnya.

Pengawasan dan kontrol tetap akan terus dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI selama kartu tersebut dipegang oleh siswa. Karena menurutnya kemungkinan pelanggaran tetap saja bisa terjadi termasuk ketika yang bersangkutan sudah dinyatakan resmi menerima KJP tersebut.

"Pak Wagub juga pernah menyampaikan, seperti misalnya merokok, berarti di bukan hanya sekedar punya uang, tapi secara etika rasanya tidak layak dilakukan oleh siswa manapun, baik di sekolah maupun di rumah. Begitu juga apabila siswa terlibat tawuran, dan terbukti terlibat tindak pidana, ya langsung kita cabut haknya,"paparnya.

Persyaratan mendapatkan KJP, adalah anak usia sekolah 7 hingga 19 tahun berdasarkan data PPLS dari BPS, terdaftar sebagai peserta didik, memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh RT/RW.

Dalam tahun anggaran 2013, anggaran untuk KJP telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 804 miliar. Anggaran tersebut dibagi dua, yaitu sebesar Rp 703 miliar dalam APBD DKI 2013, sedangkan sisanya Rp 101 miliar akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2013. Besaran KJP yang diterima siswa tingkat SD/SD Luar Biasa (SDLB)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp 180.000 per bulan per peserta didik. Kemudian, peserta didik tingkat SMP/SMPLB/Madrasah Tsanawiyah (MA) sebesar Rp 210.000 per bulan per peserta didik. Peserta didik tingkat SMA/SMALB/Madrasah Aliyah sebesar Rp 240.000 per bulan per peserta didik. Pada tahap kedua, rencananya KJP akan kembali diserahkan kepada peserta didik pada akhir Maret atau awal April mendatang.

(mdk/bal)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 






KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM