Diteror 'istri jenderal', Lurah Sumur Batu lapor ke Jokowi

Merdeka.com - Lurah Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Paulinawati berkeluh kesah jika dirinya diteror dan ditakut-takuti. Lantaran dirinya enggan memberikan surat keterangan domisili kepada segelintir orang yang mengaku pengurus Perhimpunan Pengurus Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPRS GCM).

Paulinawati mengaku diteror dan bakal disomasi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri jenderal. Menurut dia, pekan lalu didatangi Andri yang mengaku staf Kantor Pengacara Palmer Situmorang yang menjabat sekretaris PPRS GCM tandingan. Ia diminta meneken dan menerbitkan surat keterangan domisili.

"Pengakuan dari Andri, pengurus PPRS telah diganti. Tapi, saya tidak serta merta percaya begitu saja atas keterangan sepihak. Lalu, saya berkoordinasi dengan pimpinan (Wakil Camat Kemayoran) dan instansi terkait (Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI) terkait permohonan domisili yang diajukan oleh orang yang mengaku pengurus PPRS yang diketuai Pak Toni dan sekretaris Palmer Situmorang SH,’’ jelas dia di Balai Kota, Jakarta, Selasa (8/10).

Permintaan tersebut tak digubris oleh Paulinawati. Beberapa hari kemudian, dirinya mengaku kembali didatangi tiga orang dari Forum Komunikasi Warga Graha Cempaka Mas (FK-WGCM), termasuk perempuan yang mengaku istri jenderal. "Saya juga didatangi warga yang mengaku istri jenderal dan memaksa saya agar menandatangani surat domisili tersebut," ungkap Paulinawati.

Selanjutnya, Paulina mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kisruh apartemen dan rukan GCM. "Atas arahan pimpinan, saya membalas surat somasi bahwa kami akan mengeluarkan surat domisili setelah ada putusan hukum tetap terkait kisruh pengurus PPRS GCM yang sah," ucapnya.

Paulina menolak menerbitkan surat keterangan domisili pengurus PPRS tandingan karena tak mau menabrak aturan. Apalagi sampai saat ini pemerintah hanya mengakui PPRS GCM yang dipimpin Agus Iskandar dan Johny Tandryanto selaku sekretaris.

"Kami berprinsip melayani warga Kelurahan Sumur Batu. Tapi, karena ada permasalahan kita tidak bisa mengabulkan surat permohonan domisili karena akan berdampak buruk. Jangan sampai surat domisili dipergunakan untuk kepentingan sekelompok orang yang merugikan warga di sana," tandasnya.

Atas perlakuan yang dialami dirinya, Paulina menceritakan kepada Camat Kemayoran. Dan selanjutnya melaporkannya ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T Purnama (Ahok).