5 Jaminan TNI Polri Pilpres tak rusuh

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) akan mengumumkan pemenang Pilpres 2014 esok hari, Selasa (22/7), pukul 16.00 WIB. KPU juga bakal mengundang pasangan capres-cawapres hadir dalam pengumuman tersebut.

"Jadi kalau semua selesai sesuai dengan rencana, jam 16.00 WIB kita akan buat penetapan, penyerahan hasil rekapitulasinya. Doakan semua selesai sesuai rencana," kata anggota Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin (21/7).

"Pasangan kita rencanakan iya (datang)," tambah Arief.

Saat mengumumkan hasil Pilpres, KPU merupakan lokasi yang menjadi konsentrasi massa. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Metro Jaya akan mengerahkan ribuan personel gabungan dari Polri dan TNI untuk mengawal proses penghitungan dan penetapan suara pilpres.

Berikut lima jaminan TNI Polri, Pilpres tak rusuh

Siagakan 31.000 personel gabungan TNI Polri

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dwi Priyatno menyatakan sudah menyiagakan 31.000 personel gabungan TNI Polri. Nantinya, polisi menutup akses Jalan Imam Bonjol dan menerapkan sistem ring."Persiapan pemilu, kita siapkan 31 ribu personel dari Polri 21 ribu dan TNI 10 ribu. Ring satu di lantai 2, ring dua di halaman sampai batas 50 meter, ring tiga kurang lebih dari sampai 50 meter itu sampai Taman Suropati dan Bundaran HI sisanya ring empat. Dan besok jam 7 pagi sudah siap," kata Dwi Priyatno kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/7).Dwi mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan KPU untuk menyeleksi siapa saja yang diperbolehkan masuk ke gedung KPU. Selain itu, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait izin aksi unjuk rasa oleh massa kedua kubu capres dan cawapres."Sampai saat ini belum ada. Kami tetap antisipasi massa dengan kekuatan yang ada," ucapnya.Kendati demikian, Dwi kembali menegaskan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas apabila ada massa yang melakukan pelanggaran. "Justru itu bahwa kita jamin, jika ada oknum ormas melakukan pelanggaran kita tindak tegas," pungkasnya.

Kapolri Jenderal Sutarman akan mengantisipasi Jokowi jika turun ke jalan

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para relawan untuk tidak keluar rumah atau menuju Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat rekapitulasi nasional disampaikan, Selasa (22/7). Bahkan dia sampai mendapatkan telepon langsung dari Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman untuk memastikannya."Saya ditelepon Kapolri, katanya kalau saya keluar akan ada antisipasi," jelas Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/7).Jokowi menceritakan hal tersebut di hadapan 14 organisasi relawan yang mendukungnya. Dia mengatakan, komunikasi ini dilakukan untuk melakukan antisipasi jika memang relawan dan Jokowi mengadakan acara di luar."Tapi kan bapak ngomong gak keluar loh," kata Jokowi menirukan Sutarman.Namun Jokowi saat ditanya hal tersebut tidak dapat menjawab secara langsung. Oleh karena itu dia melakukan pertemuan lanjutan itu agar dapat memastikan dan memberikan jawaban atas pertanyaan Kapolri kepadanya."Saya belum bisa jawab (pertanyaan Sutarman), oleh karena itu saya harus ketemu sahabat-sahabat saya (relawan)," jelas Jokowi.Dia menegaskan, jika memang mau mengerahkan massa ke jalan atau KPU maka akan ada 300 ribu relawan dan kader partai. Sebab informasi yang diterima Jokowi, pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan mengerahkan massa sekitar 15 ribu orang."Besok yang di sana keluar 10 sampai 15 ribu orang. Kalau kita 50 ribu gimana? 300 ribu aja bisa kalau mau," tutupnya.

TNI AD waspadai wilayah yang pemilihnya militan

Jenderal TNI Budiman mengakui potensi konflik saat pengumuman rekapitulasi suara nasional di KPU tetap ada meski hanya skala kecil. Bahkan, kabar adanya pengerahan massa ke KPU pada Selasa (22/7) juga telah dipantau pihaknya."Ada, sejauh pengerahan massa untuk dalam posisi terkendali. Kita sudah ketahui, kita ikuti, kita waspadai, kita sudah tempatkan satuan-satuan di posisi yang dibutuhkan," ujar Budiman saat menggelar buka puasa bersama di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (21/7).Selain itu, Budiman tidak ingin pihaknya kecolongan dengan tindakan anarkis sekelompok orang yang mau mengacaukan hasil pilpres. Untuk itu, Budiman mengerahkan prajurit untuk berjaga di KPU baik tingkat kabupaten, provinsi hingga kota."Personel Panwaslu dan KPU kita amankan dan sentra ekonomi kita monitor," tuturnya.Mengenai daerah rawan konflik, Budiman melihat kawasan yang memiliki pemilih militansi tinggi perlu diwaspadai. Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan pemetaan."Jadi kita bisa pantau baik dari pihak yang satu dengan yang lainnya," tuturnya.

Panglima TNI pastikan situasi aman saat pengumuman pemenang pilpres

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, aparat keamanan sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik saat berlangsungnya pengumuman hasil rekapitulasi nasional di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, situasi keamanan dalam keadaan baik, dan tidak ada aksi-aksi yang menonjol."Kita laporkan (ke presiden) bahwa situasi semua dalam keadaan yang baik, tidak ada yang menonjol sampai sejauh ini," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7).Meski mencium adanya potensi konflik dengan adanya penolakan hasil pemilu, Moeldoko yakin hal itu bakal diselesaikan melalui jalur hukum."Potensi pasti ada, tapi kan ada cara untuk mengeliminasikan. Kecenderungan nanti mudah-mudahan ketidakpuasan itu disalurkan melalui jalur hukum, melalui MK," tandasnya.Dengan adanya pengamanan dari TNI/Polri, dia meminta masyarakat tidak was-was atau khawatir soal isu kericuhan pada 22 Juli."Saya imbau masyarakat jalan seperti biasa, yakin pada kami dan TNI/Polri dan enggak ada apa-apa saat pengumuman pilpres."Soal imbauan dari massa kubu Jokowi yang mengajak pendukungnya tetap di rumah, Moeldoko menganggapnya sebagai tindakan berlebihan."Tidak perlu melakukan suatu yang berlebihan, yang kalah tidak perlu melakukan hal-hal yang berlebihan dalam ekspresikan dirinya, yang menang juga begitu, jangan berlebihan merayakan sehingga semuanya berjalan biasa," pungkasnya.

TNI bakal lumpuhkan pengacau keamanan

Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo, mengatakan kondisi di Sumsel menjelang pengumuman pemenang pemilihan presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetap aman dan terkendali."Kami siap amankan di wilayah Sumsel. Kita tidak ingin ada cela bagi pihak yang membuat anarkis," ungkap Bambang kepada merdeka.com, Senin (21/7).Jika ada yang berbuat anarkisme, kata Budi Waluyo, berarti harus berhadapan dengan TNI. Anak buahnya itu siap melumpuhkan para pengacau keamanan.Dia menjelaskan, sesuai dengan arahan Panglima TNI, dalam pengamanan besok, senjata prajurit tidak akan diisi dengan peluru tajam. Sebab, pada dasarnya pengamanan hanya untuk melumpuhkan, bukan membumihanguskan."Jika besok ada anarkisme, harus dihadapi TNI. Tapi saya pastikan, kami hanya melumpuhkan, bukan membunuh," ujarnya.Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat menerima apapun hasil yang diumumkan KPU nanti secara dewasa. Sebab, siapapun pemenangnya, merupakan pemimpin Indonesia lima tahun ke depan."Jangan coba-coba anarkis di Sumsel. Mari kita terima hasil besok tidak berlebihan. Ciptakan damai dan aman di daerah ini," ujarnya.