Anggaran besar, tetapi jumlah warga miskin di Jabar malah bertambah

Merdeka.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Bachdi Ruswana menyebut, angka kemiskinan di Jabar mencapai 4,4 juta jiwa, dari 46 juta warga yang ada. Data ini diperoleh berdasarkan penghitungan makro. Adapun 16 juta warga perlu dibantu lewat program pemerintah yang digulirkan.

"Ada 4,4 juta atau 9 persen lebih yang dikategorikan miskin," katanya usai rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jabar, di kantor Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) Jabar, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (10/5).

Dia mengakui, tingginya angka kemiskinan di Jabar terjadi karena program penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat. Meski anggaran untuk program kemiskinan besar, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

"Kata Pak Wagub (Deddy Mizwar), banyak anggaran untuk kemiskinan. Tapi kenapa malah bertambah? Kata Pak Gubernur, berbanding lurus, LPE naik, kemiskinan naik. Harusnya berbalik, atau sejajar. Mungkin programnya kurang pas," terangnya.

Dia membenarkan, penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan pendekatan sosial. Menurutnya, Jabar memiliki modal sosial yang baik untuk menanggulangi kemiskinan. Selain kemampuan anggaran yang cukup besar, warga Jabar pun memiliki tingkat sosial yang tinggi.

"BPS menghitung pada 2012, indeks modal sosial Jabar di atas 90 persen. Jabar punya modal sosial yang tinggi. Sumber daya yang melekat dalam hubungan sosial akan terbentuk kalau adanya hubungan sosial," ujarnya.

Selain itu, tingkat kepatuhan warga terhadap tokoh penting di daerah mereka masih sangat baik. "Tingkat kepatuhan terhadap tokoh aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat di Jabar, sangat tinggi," katanya. Sehingga, lanjutnya, program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah bisa dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat tersebut.

"Tokoh masyarakat itulah yang mengatur kegiatan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan."

Deddy Mizwar mengakui, jumlah warga miskin di Jabar memang bertambah. Menurut Deddy, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan dan perekonomian Jabar saat ini. Apalagi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program penanggulangan kemiskinan pun sudah cukup besar.

"Pendidikan berkembang pesat, ekonomi tumbuh. Tapi kenapa kemiskinan masih tinggi?" ucapnya.

Dia meminta semua pihak mengevaluasi kinerja selama ini. "Harus dilihat apa yang salah. Karena data yang salah? Beda-beda. Harus dievaluasi kenapa penyebabnya," katanya seraya menyebut koordinasi di antara instansi terkait harus lebih ditingkatkan lagi.

Bertambahnya angka kemiskinan ini terjadi karena tidak tepatnya program penanggulangan kemiskinan. Salah satu penyebabnya karena data kemiskinan yang tidak akurat. Bahkan, kata dia, tidak menutup kemungkinan adanya manipulasi data yang dilakukan berbagai pihak dengan tujuan tertentu.

"Data kemiskinan berbeda-beda. Harus ada satu data akurat yang dijadikan rujukan," kata Deddy seraya menyebut perlu adanya kesamaan persepsi terkait data kemiskinan.