Bikin kartu keluarga dan BPJS di Bekasi digetok Rp 500 ribu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo baru saja meluncurkan 3 kartu sakti yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Peluncuran 3 kartu ini merupakan langkah awal pemerintah sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi.

Ternyata belum seluruh penduduk Indonesia menerima ketiga atau salah satu dari kartu tersebut. Seorang pedagang keliling, Arya, mengaku belum tahu ada ketiga kartu tersebut meski dirinya tinggal di salah satu kota penyangga Jakarta, Bekasi.

"Apa itu KIP, KIS? Belum tahu," kata Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (10/11).

Jangankan KIP, KIS atau KKS, Arya bahkan belum berkesempatan mengurus kepesertaan kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Menurutnya, mengurus program yang dinaungi undang-undang tersebut tidak hanya sulit, tetapi juga mahal.

"BPJS saja belum saya urus, habis mahal ngurusnya. BPJS kan harus ada KK (Kartu Keluarga), saya kan belum punya KK jadi ngurusnya bareng. KK kan harusnya gratis, tapi tetap saja bayar, sama BPJS jadi Rp 500.000. Makanya saya belum ngurus. Saya tinggal di Bantar Gebang, Kelurahan Cikiwul," ucap Arya.

Arya memaparkan, bukan hanya KK dan BPJS yang dikenai tarif oleh aparat kelurahan setempat, pengurusan KTP saat dirinya hendak menikah juga dibanderol sebesar Rp 100.000. "KTP mintanya Rp 100.000 waktu mau nikah. Itu belum yang elektronik (E-KTP), masih yang biasa," imbuh Arya.

Beruntung Arya tidak ikut dipusingkan dengan urusan akta kelahiran putrinya lantaran pengurusan akta kelahiran putrinya sudah ditanggung oleh bidan tempat istrinya melahirkan. "Kalau akta kelahiran anak udah sepaket di bidan pas lahiran," imbuh Arya.

Arya mengaku sudah tidak asing lagi melihat atau mengalami buruknya birokrasi di Kota Bekasi. Arya juga menyaksikan kejanggalan pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM subsidi. Arya melihat, dana bantuan yang seharusnya diterima masyarakat sebesar Rp 300.000, namun hanya Rp 250.000 yang diterima masyarakat.

"Dana BLT itu orang miskin enggak dapet yang kaya dapat. Terus itu kan harusnya Rp 100.000 tiap bulan, diambilnya tiga bulan sekali. Harusnya Rp 300.000 tapi dapetnya nggak segitu, cuma Rp 250.000. Saya nggak dapet," ucap Arya.