Selasa, 21 Februari 2012 01:41:44





Buruh di Jatim minta pemerintah hapus outsourcing

Reporter : Moch. Andriansyah


Merdeka.com - Anggap outsourcing sebagai bentuk perbudakan gaya baru, buruh di Jawa Timur (Jatim) mendesak pemerintah menghapus tenaga kerja kontrak. Sikap buruh ini, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 17 Januari 2012 lalu.

Hal ini disampaikan Koordinator Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jamaludin saat berdialog dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim Hary Soegiri dan Asisten III Setdaprov Jatim Edi Purwinarto di Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (20/2).

"Putusan MK harus ditegakkan dan dijalankan. Kalau tidak, sama halnya menciptakan perbudakan gaya baru," tegas Jamaludin pada acara yang juga dihadiri Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Tri Mariyanto. Selain itu, kaum buruh meminta pemerintah menindak tegas perusahaan-perusahaan 'nakal'. Jamal menyebut, sesuai putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2012, sistem tenaga kontrak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Data ABM Jatim dan LBH Surabaya, soal pemberian tunjangan hari raya (THR) 2011 misalnya, lanjut Jamaludin, di Jatim, ada sekitar 91,8 persen buruh yang menjadi korban perbudakan perusahaan outsourcing. "Dari persentase itu, pelanggaran paling banyak di Sidoarjo."

Terkait itu, ABM dan LBH Jatim yang minta pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Jatim melakukan penertiban. "Pemerintah harus menindak dan berani mempidanakan setiap pelanggaran yang dilakukan. Baik perusahaan pengguna ataupun perusahaan outsourcing," tegasnya.

Sememtara itu, Hary Soegiri menyikapi keinginan para buruh ini dengan tegas pula. Dia menyampaikan, kalau Gubernur Jatim telah menerbitkan SE 566/2474/031/2012, tertangal 16 Februari 2012 tentang pengawasan tenaga kerja outsourcing.

"Kita sudah lakukan konsolidasi dengan dinas tenaga kerja kabupaten/kota di Jatim. Dan, melakukan pendataan pelanggar ketentuan ketenagakerjaan. Kami bersikap tegas dan akan memproses secara hukum bagi yang melanggar aturan, baik penyedia maupun penggunanya," tegas Soegiri menutup pembicaraannya.

(mdk/war)


SHARE & FOLLOW



TAG TERKAIT




KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS