DPRD minta intimidasi penghuni apartemen GCM dihentikan

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, M Sanusi menyayangkan adanya tindakan intimidasi yang membuat resah warga apartemen Graha Cempaka Mas (GCM). Menurut dia, jika ada upaya yang menghambat program pengurus apartemen yang sah, maka bisa dilaporkan pada aparat hukum.

"Mereka (FK-WGCM) tidak boleh menghasut atau mengintimidasi warga lainnya untuk mendukung suara penolakan dan mosi tidak percaya kepada pengurus PPRS yang ada saat ini. Kalau tidak, ya laporkan saja ke pihak berwajib agar diambil tindakan hukum," ujar Sanusi di Jakarta, Rabu (18/9).

Menurut Sanusi, keberadaan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPRS GCM) sama dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bagi pemilik unit apartemen atau kios di pusat perbelanjaan.

"Pengurus PPRS berwenang untuk mengatur kebutuhan bagi para pemilik unit apartemen atau pertokoan dalam kawasan tertentu. Kewenangan ini diatur di dalam undang-undang," jelas Anggota Komisi D DPRD ini.

Oleh karena itu, lanjut Sanusi, jika ada segelintir pihak yang merasa tidak percaya terhadap pengurus PPRS, tidak serta merta bisa membentuk koperasi untuk mengambil alih pengelolaan unit apartemen.

"Itu tindakan ilegal. Kalau gitu, nanti semua bisa kelola sendiri, bisa kacau urusannya. Mereka berpikir keuntungan semata, tapi lupa bahwa ada area tertentu dalam satu kawasan atau gedung menjadi tanggung jawab bersama sejumlah pemilik unit. Misalnya, penerangan di sepanjang lorong yang sudah dihitung besaran biaya dan berapa rupiah yang ditanggung setiap bulan," papar Politisi Gerindra ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga pemilik unit apartemen Graha Cempaka Mas (GCM) merasa resah dengan orang yang menamakan diri Forum Komunikasi Warga Graha Cempaka Mas (FK-WGCM. Para penghuni didatangi dan dihasut untuk mendukung langkah FK-WGCM agar menolak kenaikan biaya service charge dan menggulingkan pengurus Perhimpunan Pemilik Rumah Susun (PPRS) yang sah.