Kamis, 14 Maret 2013 10:37:41
Mirwan Amir. ©2012 Merdeka.com



Giliran Mirwan Amir dan Olly diperiksa KPK untuk Haris


Reporter : Putri Artika R



Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Hari ini, penyidik KPK kembali memanggil anggota DPR, Mirwan Amir dan Wakil Pimpinan Banggar Olly Dondokambey. Keduanya akan menjalani pemeriksaan untuk tersangka Haris Andi Surahman.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (14/3).

Mirwan telah hadir di Gedung KPK sekitar pukul 09.20 WIB. Mirwan yang mengenakan pakaian safari hitam mengaku tidak mengenal Haris. Mirwan mengaku tidak ikut mengurus alokasi DPID saat dirinya menjadi pimpinan Banggar.

"Saya tidak tahu Andi Surahman, saya dipanggil ya sudah kita datang," ujarnya.

Tak berapa lama kemudian, Wakil Pimpinan Banggar, Olly Dondokambey juga tiba di Gedung KPK. Olly datang pukul 09.35 WIB, diketahui juga menjalani pemeriksaan dalam kasus yang sama dengan Mirwan.

"Saya diperiksa sebagai saksi," ujarnya.

Sebelumnya, Rabu (13/3) politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng dan Wa Ode Nurhayati juga diperiksa KPK. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Haris.

Dalam perkara DPID, beberapa nama politikus dari berbagai partai politik diduga terlibat. Dalam persidangan, terpidana Fahd A Rafiq alias Fahd El Fouz mengungkapkan ada beberapa anggota DPR yang bersaing mengurus pencairan anggaran DPID buat tiga kabupaten di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Dia menyebutkan anggota Fraksi Partai Demokrat, Mirwan Amir, mengurus DPID untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Besar. Dia juga menjelaskan, politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tamsil Linrung, mendapat jatah mengurus alokasi DPID untuk Kabupaten Pidie Jaya.

Di persidangan, Fahd mengakui menyuap Wa Ode Nurhayati dengan uang Rp 6 miliar lewat perantara Haris Andi Surahman, saat masih menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR. Haris saat itu bekerja sebagai staf ahli anggota DPR, Halim Kalla.

Hal senada juga dikatakan Wa Ode. Wa ode mengatakan pimpinan Banggar menyalahi prosedur dengan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Terdapat sekitar 126 daerah yang harusnya mendapatkan jatah DPID, namun tidak jadi masuk dalam daftar penerima dana transfer daerah tersebut.

Wa Ode sendiri telah divonis 6 tahun penjara sedangkan Fahd divonis 2,5 tahun penjara.

(mdk/dan)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 



TAG TERKAIT




KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM