Kemarahan Bupati Boltim dan Introspeksi Bagi Para Menteri
Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk hingga mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan.
Direktur Eksekutif Parameter Indonesia Adi Prayitno menilai wajar jika Bupati Sehan marah pada pemerintah pusat. Sebab tidak sinkronya kebijakan antara satu Menteri dengan Menteri lainnya.
"Sangat wajar bupati Boltim marah-marah efek kebijakan menteri yang tak sinkron. Ini kan miris," kata dia, kepada Merdeka.com, Senin (27/4).
Menurut Adi, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, pemerintah harusnya menjalankan kebijakan satu pintu. Agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Sehingga implementasi di tingkat daerah tidak menyulitkan.
"Karena yang repot kepala daerah yang menerjemahkan kebijakan pusat," ungkapnya.
Koordinasi antar Kementerian di level pusat sangat dibutuhkan. Dengan demikian tidak menimbulkan kebingungan dalam proses eksekusi di tingkat daerah.
"Jangan mengeluarkan kebijakan yang sepenuhnya belum matang dan potensial bertabrakan dengan kebijakan menteri lain. Kan kasihan di bawah di-pingpong kebijakan yang kerap berubah. Padahal sudah banyak yang menunggu bantuan," ucapnya.
Pembelaan Para Menteri
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengklaim sudah menyelesaikan permasalahan yang dialami Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Dia menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan apa yang jadi kendala di daerahnya.
"Urusan dengan Pak Bupati sudah selesai sejak awal, sejak viral itu, kita sudah melakukan komunikasi dan minta kejelasan apa yang menjadi permasalahan," kata Abdul Halim saat telekonference bersama awak media, Senin (27/4).
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.
"Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari kepada merdeka.com, Minggu (26/4).
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.
"Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemenkes memperoleh beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19, salah satunya datang dari Kota Bandung.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Prabumulih menonaktifkan Bidan ZN dari jabatan Lurah Sindur, Kecamatan Cambai, setelah dia diduga melakukan malapraktik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaSerangan Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Terekam dalam Laporan Langsung Reporter TV
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut, perubahan gejala tersebut akibat pengaruh reaksi imunologi.
Baca SelengkapnyaPemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca Selengkapnya