PDIP: Pemerintah belum bisa sediakan rumah murah untuk rakyat

Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi menuding bahwa hingga saat ini pemerintah belum bisa menyediakan rumah murah untuk masyarakat miskin. Akibatnya, jutaan masyarakat terancam tak punya rumah tinggal.

"Kalau kita lihat, kebetulan saya di komisi V, mengetahui persis bahwa kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah buat rakyat yang tidak mampu itu bukannya makin menggembirakan tapi makin tidak berkemampuan," katanya saat diskusi dengan topik RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/3).

Padahal, lanjut dia, dalam undang-undang hak asasi manusia no 39 tahun 1999 menyebut dengan jelas, bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Politikus asal PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan faktor ketidakmampuan itu apakah karena political will yang kurang kuat, atau memang masalah rumah merupakan wilayah privat masing-masing orang.

"Cara pandang seperti ini salah besar, kalau masyarakat dibiarkan mencari rumahnya masing-masing, maka yang tidak mampu akan makin tersingkir," terangnya.

Ketua Pansus RUU Tapera ini menilai, jika pemerintah tidak turun tangan dalam penyediaan rumah, maka masyarakat semakin tidak mampu untuk memiliki tempat tinggal.

"Harga tanah akan semakin tinggi juga harga bahan bangunan dan kontruksi akan semakin mahal," tandasnya.

• # RUMAH MURAH

• BRI gandeng Kemenpera beri stimulus rumah bagi warga tidak mampu
  
• Dicecar soal rumah swadaya, Menpera salahkan pemda
  
• BTN gelontorkan Rp 7,3 triliun untuk bangun rumah murah