Rabu, 9 Oktober 2013 21:50:48
Gedung Mahkamah Konstitusi. merdeka.com/Imam Buhori



Permohonan ditolak, Alfridel minta kewenangan MK dicabut


Reporter : Islahudin



Merdeka.com - Calon Bupati pasangan Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisy, salah satu pemohon dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengaku kecewa dengan keputusan MK menolak permohonannya. Alfridel menilai keputusan MK banyak kejanggalan dan minta kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada dicabut.

"Ambil perkara yang nomor perkara 121 saja. Mereka mengambil penafsiran dan membuat kesimpulan yang hanya berdasarkan waktu sidang dan sidangnya itu bukan satu perkara tapi beberapa perkara yang berbarengan, bagaimana dia bisa membuat kesimpulan seperti itu," kata Alfridel usai persidangan di Gedung MK pada Rabu (9/10).

Alfridel menilai, keputusan Majelis Hakim hanya sepotong-potong. Selain itu dia juga menuding keputusan MK atas permohonannya hanya cari aman setelah ditangkapnya Ketua MK non Aktif Akil Mochtar dan Bupati petahana Gunung Mas Hambit Bintih.

"Saya pikir permohonan saya dibaca sepotong-sepotong. Yang ditampilkan tadi cuma proses perhitungan suara, karena bakal calon tidak mempersoalkan perhitungan suara, yang saya gugat adalah pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilunya," ujar Alfridel dengan nada emosi.

Selain itu Alfridel meminta sengketa Pilkada kepada presiden untuk membuat instruksi mencabut kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada. Dia meminta agar lembaga yang mengurus pilkada dikembalikan kepada Mahkamah Agung.

"Presiden harus segera membuat instruksi mencabut penanganan urusan Pilkada ke MA. Dulu kewenangan sengketa pilkada iya, karena saya lihat hakimnya belum mampu membaca keterangan saksi secara fakta dan secara urut," ujar Alfridel.

(mdk/did)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 






KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM