Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Usai ditegur KPI soal siaran Konvensi Demokrat, TVRI pecat Dirut

Usai ditegur KPI soal siaran Konvensi Demokrat, TVRI pecat Dirut Konvensi Partai Demokrat. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) Farhat Syukri akhirnya dipecat dari jabatannya. Sebelumnya, Farhat dipanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait siaran Konvensi Capres Partai Demokrat selama kurang lebih tiga jam pada Minggu (15/9).

Selain Farhat, tiga direktur juga diberhentikan. Mereka adalah Direktur Teknik Erina Herawati CH Tobing, Direktur Pengembangan Usaha Erwin Aryanantha dan Direktur Program dan Jurnalistik Irwan Hendarmin.

Saat dikonfirmasi merdeka.com, Anggota Dewan Pengawas TVRI, Indrawadi Tamin membenarkan pemecatan tersebut. "Iya benar itu," kata Indrawadi singkat, Kamis (26/9).

Namun ketika ditanya alasan pemecatan, Indrawadi tak memberikan jawaban yang jelas. Beralasan sedang rapat, dia buru-buru mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya, TVRI menjadi pembicaraan lantaran menyiarkan Konvensi Capres Partai Demokrat selama sedikitnya tiga jam. Atas hal itu, KPI sudah memberikan teguran tertulis kepada TVRI.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang
Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi

PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi
KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi

Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.

Baca Selengkapnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya
Pengamat: PDIP dan PKS yang Kemungkinan Besar Akan Menggunakan Hak Angketnya

Jadi kelihatannya yang nantinya akan mengajukan hak angket dari Koalisi Perubahan PKS, atau nanti PDIP dari koalisi 03,” kata Ujang Komarudin

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
KPU Rilis 11 Nama Panelis Debat Cawapres, Ini Daftarnya
KPU Rilis 11 Nama Panelis Debat Cawapres, Ini Daftarnya

11 orang yang akan bertugas sebagai panelis untuk menggodok daftar pertanyaan debat

Baca Selengkapnya