Alasan FPKS ngotot lambang PMI diganti bulan sabit merah
Merdeka.com - Tim Panja RUU Palang Merah Indonesia Badan Legislatif (Baleg) DPR yang melakukan studi banding ke Turki mengaku bertemu dengan Dirjen Kementerian Kesehatan Turki, Komisi Bidang kesehatan dan Pertahanan Parlemen Turki dan Bulan Sabit Merah.
Pertemuan tersebut membahas mengenai struktur organisasi dari Bulan Sabit Merah. Mulai aturan hingga persoalan anggaran hingga urusan ke Genewa.
"Kita hanya mempresentasikan tujuan kita, baru tanya jawab, sebetulnya ingin tahu baik susunan aturan undang-undangnya, anggaran hingga permasalahan yang dibawa ke peradilan dunia PBB, di Genewa," ujar salah satu anggota Panja PMI Baleg yang melakukan studi banding ke Turki, Mardani Ali Sera ketika dihubungi, Senin (10/9).
Anggota Komisi VI DPR ini pun mengatakan jika hasil secara resmi belum dapat disampaikan. Namun, dari hasil kunjungan ke Lembaga Bulan Sabit Merah, Fraksi PKS semakin yakin untuk menggunakan Bulan Sabit Merah. Sebab, bulan sabit merah tidak hanya membahas aspek kesehatan lainnya.
"Alasan kita (PKS) menggunakan bulan sabit merah, bahwa kita harus punya hak," kata dia.
Selain itu, logo pun lebih baik tidak menggunakan lambang PMI. Karena di kalangan internasional banyak yang beranggapan PMI digunakan oleh negara-negara kaya dan non muslim. Sementara Indonesia sendiri merupakan negara mayoritas beragama muslim.
"Ini kan banyak yang mempertanyakan posisi Indonesia sebagai negara muslim atau bukan," ujarnya.
Jubir PKS ini pun mengatakan selama ini dana untuk bulan dan bakti sosial PMI ada dugaan menjadi kendaraan politik bagi partai politik. Sebab, banyak kepala daerah yang merupakan pengurus partai.
"Kan banyak dugaan soal dana bakti dan bulan sosial PMI dijadikan kendaraan partai politik," tegas dia.
Dia pun mengungkapkan bukan hanya PKS saja yang ngotot menggunakan lambang bulan sabit merah, namun fraksi Hanura, PPP, dan sebagian fraksi Golkar membuka untuk menggunakan bulan sabit merah dibanding PMI. Sebab, rencananya RUU yang masih dibahas di Panja nantinya diubah menjadi RUU Kemanusiaan.
"Bukan PKS saja, tapi beberapa fraksi seperti Hanura, PPP bahkan sebagian Golkar juga ingin bulan sabit merah, kan nantinya direncanakan menjadi RUU Kemanusiaan bukan PMI," tukas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengajak masyarakat patut bersyukur karena Indonesia sampai saat ini mampu melewati berbagai tantangan dunia
Baca SelengkapnyaKudapan favorit masyarakat Palembang ini tak jauh berbeda dengan kue jala khas India. Perbedaannya ada pada kuah kari yang cenderung encer.
Baca SelengkapnyaKata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaNantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaMendoakan Indonesia agar mampu mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi rakyatnya.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berpihak meskipun anaknya Gibran maju Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya"Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling sapa tidak boleh," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaAnies berharap kinerja sungguh-sungguh dilakukan Tim Hukum Nasional AMIN terbayar dengan keputusan MK terhadap demokrasi lebih baik ke depan bagi Indonesia.
Baca Selengkapnya