Merapat ke Gerindra,PKS sebut harus ada bagi-bagi kursi menteri
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengajukan draft 'proposal' dan program ke Partai Gerindra untuk mewujudkan kesepakatan koalisi. Kedua partai tersebut diprediksi kuat bakal bekerja sama dalam Pilpres 9 Juli nanti dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.
Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan, pembagian kekuasaan dalam sebuah bangunan koalisi adalah suatu keniscayaan. Termasuk siapa yang jadi capres, cawapres dan menteri untuk ke depannya.
"Kalau urusan kabinet itu adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam koalisi. Itu adalah konsekuensi dalam sebuah koalisi," kata dia saat dihubungi, Jakarta, Kamis (8/5).
Taufik menegaskan, PKS enggan terburu-buru untuk memplot siapa yang bakal duduk untuk menjadi menteri. Sebab kata dia, yang jauh lebih penting adalah bagaimana antara PKS dan Gerindra beserta yang lainnya bisa menggolkan Prabowo Subianto menjadi presiden.
"Kalau sudah menang baru ngomongin kabinet. Pertama how to win dulu, baru how to govern," tegasnya.
"Makanya kita tidak jadikan ini transaksional. Kita nggak mau oke ya gue dukung, tapi asal cawapresnya dari kita, tapi yang penting how to win," tutupnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak hanya memberikan pendapat, Jokowi juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang
Baca SelengkapnyaSaat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gus Yahya berkelakar sebagian masyarakat merupakan bagian dari NU sehingga tidak perlu kaget jika menteri kabinet pemerintahan selanjutnya dari NU.
Baca SelengkapnyaIni Reaksi Anies Jika Prabowo Tawari Jadi Menteri: Pembentukan Kabinet Kapan?
Baca SelengkapnyaSebelumnya Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut, Jokowi bakal punya peran di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaGanjar mengingatkan, sudah ada Undang-undang (UU) yang membatasi jumlah kursi menteri.
Baca SelengkapnyaHal ini menanggapi kabar Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40.
Baca Selengkapnya