Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Semua parpol setuju revisi UU KPK, tapi pembahasannya ditunda

Semua parpol setuju revisi UU KPK, tapi pembahasannya ditunda Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Partai politik telah menyuarakan pandangannya terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Melihat gelagatnya, mereka semua setuju adanya revisi UU KPK meskipun ada frasa tidak untuk melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.

PDIP, NasDem, PKB, Hanura, Golkar dan PPP bahkan sudah menandatangani dukungan dan mengusulkan agar UU KPK dilakukan perbaikan. Gerindra, Demokrat, PKS, PAN juga demikian, tidak mentah menolak, menerima adanya revisi agar KPK lebih kuat lagi.

Bahkan Gerindra yang awalnya tegas menolak adanya revisi UU KPK karena khawatir lembaga pemberantas korupsi itu dilemahkan ketika usulan itu dilakukan pemerintah, namun kini mereka membuka peluang untuk menerima. Hal itu bahkan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Selama (revisi UU KPK) untuk menyempurnakan dan memperbaiki, saya setuju. Kalau untuk memperlemah kita enggak setuju, saya sudah ingatkan ke KMP ya, konsensusnya kita minta enggak ad dibatasi (umur KPK) 12 tahun, walaupun niatnya KPK lembaga ad hoc tapi KPK dibutuhkan kok," ujar Prabowo usai rapat dengan petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Senin (13/10) malam.

Usulan revisi UU KPK bahkan sudah masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2015.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol
AHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol

belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.

Baca Selengkapnya
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK
Respons Presiden Jokowi Terkait Revisi UU MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan

Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU
PDIP Minta PTUN Tidak Lakukan Pembiaran Pelanggaran Hukum KPU

Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya