DPR Amerika dilarang sentuh Wikipedia
Merdeka.com - Lembaga parlemen di sebuah negara harusnya memberikan contoh yang baik pada warganya, termasuk soal urusan 'tata krama' di dunia maya. Namun para anggota dan staf DPR-nya Amerika mendapat sanksi tegas dari Wikipedia. Ada apa?
Sanksi yang diberikan pihak Wikipedia berupa larangan melakukan editing di laman mereka selama 10 hari penuh lewat akses alamat IP kantor dewan legislatif Amerika.
Hal ini tak lepas dari aksi pengubahan konten Wikipedia terkait dengan Mediate (salah satu situs berita) yang telah membuat berita seputar akun Twitter @congressedits. Pengubahan konten laman Mediate di Wikipedia pun cukup mengganggu selama beberapa hari terakhir.
Akun @congressedits adalah program robot yang terintegrasi dengan akun Twitter dan mampu memantau tiap perubahan laman Wikipedia yang dilakukan oleh anggota parlemen kemudian memposting informasi perubahan via Twitter.
Namun tampaknya beberapa oknum tidak terlalu suka dengan kisah buatan Mediate. Alhasil, laman Wikipedia Mediate diubah dengan menambahkan kata-kata yang tidak layak. Salah satunya, menyatakan bila Mediate adalah blog berita yang sangat diskriminatif terkait urusan gender.
Berkat nila setitik itulah, kini hampir 9000 staff di kantor parlemen Amerika tidak bisa menikmati kegiatan editing di Wikipedia. Tetapi hanya pengguna anonim yang akan diblokir aksesnya ke Wikipedia. Jika para dewan Amerika mendaftar di Wikipedia dan memiliki akun resmi , maka mereka tetap bisa merubah isi Wikipedia, Arstechnica (25/07).
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPerpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR mewanti-wanti agar Pemerintah Indonesia konsisten mendorong pendekatan diplomasi
Baca SelengkapnyaDalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaBudi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.
Baca SelengkapnyaIntervensi ini bisa dikatakan sebagai campur tangan negara diktator dalam urusan negara lain.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya