Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Amerika dilarang sentuh Wikipedia

DPR Amerika dilarang sentuh Wikipedia Wikipedia. © Mashable.com

Merdeka.com - Lembaga parlemen di sebuah negara harusnya memberikan contoh yang baik pada warganya, termasuk soal urusan 'tata krama' di dunia maya. Namun para anggota dan staf DPR-nya Amerika mendapat sanksi tegas dari Wikipedia. Ada apa?

Sanksi yang diberikan pihak Wikipedia berupa larangan melakukan editing di laman mereka selama 10 hari penuh lewat akses alamat IP kantor dewan legislatif Amerika.

Hal ini tak lepas dari aksi pengubahan konten Wikipedia terkait dengan Mediate (salah satu situs berita) yang telah membuat berita seputar akun Twitter @congressedits. Pengubahan konten laman Mediate di Wikipedia pun cukup mengganggu selama beberapa hari terakhir.

Akun @congressedits adalah program robot yang terintegrasi dengan akun Twitter dan mampu memantau tiap perubahan laman Wikipedia yang dilakukan oleh anggota parlemen kemudian memposting informasi perubahan via Twitter.

Namun tampaknya beberapa oknum tidak terlalu suka dengan kisah buatan Mediate. Alhasil, laman Wikipedia Mediate diubah dengan menambahkan kata-kata yang tidak layak. Salah satunya, menyatakan bila Mediate adalah blog berita yang sangat diskriminatif terkait urusan gender.

Berkat nila setitik itulah, kini hampir 9000 staff di kantor parlemen Amerika tidak bisa menikmati kegiatan editing di Wikipedia. Tetapi hanya pengguna anonim yang akan diblokir aksesnya ke Wikipedia. Jika para dewan Amerika mendaftar di Wikipedia dan memiliki akun resmi , maka mereka tetap bisa merubah isi Wikipedia, Arstechnica (25/07).

(mdk/bbo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Perpres Publisher Rights Diteken Presiden, ini Langkah Menkominfo
Perpres Publisher Rights Diteken Presiden, ini Langkah Menkominfo

Perpres “Publisher Rights” menitikberatkan pada upaya mewujudkan jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
DPR Minta Pemerintah Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timur Tengah
DPR Minta Pemerintah Perkuat Diplomasi untuk Perdamaian di Timur Tengah

Anggota DPR mewanti-wanti agar Pemerintah Indonesia konsisten mendorong pendekatan diplomasi

Baca Selengkapnya
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie soal MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024: Mencerminkan Suara Rakyat
Menkominfo Budi Arie soal MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres 2024: Mencerminkan Suara Rakyat

Budi Arie mengajak semua pihak untuk melanjutkan upaya menjaga kerukunan bangsa dan membangun negara setelah pesta demokrasi berakhir.

Baca Selengkapnya
Intervensi adalah Istilah dalam Politik, Begini Penjelasan Lengkapnya
Intervensi adalah Istilah dalam Politik, Begini Penjelasan Lengkapnya

Intervensi ini bisa dikatakan sebagai campur tangan negara diktator dalam urusan negara lain.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya