Antisipasi Kekosongan Stok, Pengusaha Diingatkan Tak Gunakan BBM Subsidi
Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rafli mengingatkan pengusaha di Aceh agar tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan minyak menjelang akhir tahun.
Selama ini, setiap akhir tahun di Serambi Makkah sering mengalami krisis BBM bersubsidi. Kondisi ini patut diduga ada kesalahan dalam penyalurannya, mengalir kepada pihak yang tidak berhak.
"Di sinilah pentingnya sinergi dari semua pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk mengawasi penyalurannya sehingga tepat sasaran," kata Rafli, Minggu (13/10).
Rafli mengingatkan semua stakeholder di Tanah Rencong untuk benar-benar menaruh perhatian yang serius pada persoalan distribusi BBM bersubsidi. Harus dipastikan tepat sasaran, sehingga kuota BBM bersubsidi untuk Aceh akan tercukupi hingga akhir tahun.
Katanya, perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, sehingga kekosongan BBM subsidi di SPBU tidak terjadi menjelang akhir tahun.
"Langkah antisipasi ini akan memastikan bahwa antrean panjang selama berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM tidak akan terjadi lagi," ungkapnya.
Masyarakat juga diminta agar menggunakan BBM non-subsidi, terutama kalangan dunia usaha, perkebunan, kontraktor pemerintah, dan kalangan industri. Karena BBM non-subsidi memang tidak diperuntukkan bagi mereka.
"Dibutuhkan kesadaran kolektif dari teman-teman pengusaha, kontraktor, dan kalangan industri untuk bersama-sama menjaga ketahanan energi kita, sehingga iklim usaha dan stabilitas di masyarakat bisa dipertahankan."
Menurut Rafli, sejak beberapa tahun ini BBM subsidi sudah dibatasi ketersediaannya di setiap SPBU. Pembatasan ini disebabkan oleh telah habisnya jumlah kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan pemerintah dan disalurkan melalui Pertamina.
"Pemerintah sebenarnya telah menetapkan kuota BBM subsidi untuk setiap provinsi, termasuk Aceh, yang disesuaikan dengan kebutuhan hingga akhir tahun. Biasanya kuota yang diberikan selalu lebih besar dari kebutuhan," sebutnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaWilayah Sumedang sebelumnya mengalami gempabumi sebanyak dua kali. Yaitu tanggal 14 Agustus 1955 dan 19 Desember 1972.
Baca SelengkapnyaCak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 1.000 paket sembako murah disalurkan untuk masyarakat Kampar.
Baca SelengkapnyaKenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaPendanaan makan siang gratis bisa melalui dana hasil tindak pidana yang sudah inkrah, atau dana lelang aset BLBI.
Baca SelengkapnyaAngka konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax (RON 92) pada periode mudik lebaran 2023 melonjak 6,4 persen.
Baca SelengkapnyaDua akor siamang dievakuasi dari rumah pemeliharanya dengan kondisi memprihatinkan
Baca SelengkapnyaPerusahaan tidak hanya sekadar berorientasi pada profit, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat luas, terkhusus di bulan Ramadan
Baca Selengkapnya