Selasa, 18 September 2012 16:30:30
cpo. ©2012 Merdeka.com/arie basuki



CPO gagal masuk daftar APEC


Reporter : Ardyan Mohamad



Merdeka.com - Kementerian Perdagangan melihat, daftar produk ramah lingkungan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asian Pasific Economic Cooperation (APEC) di Kota Vladiwostok, Rusia, dua pekan lalu, tidak menerapkan parameter jelas.

Itu sebabnya pemerintah tidak mempermasalahkan kegagalan minyak kelapa sawit (CPO) masuk daftar 54 produk yang mendapat prioritas pengurangan tarif masuk 5 persen tersebut.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan, pemerintah memilih langkah strategis untuk memperjuangkan CPO dalam pasar dunia. Yakni melobi Amerika Serikat untuk merevisi laporan mereka yang menganggap industri sawit tanah air menghasilkan emisi gas lebih dari 20 persen.

"Kita tidak mau hanya berputar-putar membahas pengurangan tarif, padahal realitasnya, saat ini ke negara anggota APEC hambatan tarif CPO kita nyaris 0 persen, misalnya Amerika, Australia, Kanada, tapi memang dengan Amerika kita ingin mereka datang melihat sendiri industri kita," kata Iman saat ditemui di kantornya, Selasa (18/9).

Februari tahun ini, Kementerian Luar Negeri Amerika melansir Notice of Data Availability Environmental Protection Agencys (NODA EPA) terkait kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Secara tidak langsung, kebijakan pro-lingkungan ini berpengaruh terhadap ekspor CPO dari Indonesia lantaran industri sawit negara ini dianggap hanya mampu menurunkan emisi 19 persen, dari minimal 20 persen.

Iman menyatakan pemerintah telah mendesak Amerika melihat situasi riil. Namun pihak Negeri Paman Sam belum menyanggupi permintaan itu.

Terkait maraknya kritik karena pemerintah dianggap gagal memperjuangkan CPO, Kemendag merasa protes itu salah alamat. Masalah Indonesia soal kelapa sawit sebetulnya dipengaruhi kampanye gelap pegiat lingkungan internasional dan sikap Amerika dengan edaran NODA-EPA.

"Saya merasa tidak ada masalah, perjuangan kita bukan hanya tarif. Daftar 54 produk itu kan semua bicara tarif, kita lebih ingin CPO mendapat keberterimaan yang laik di pasar dunia, terutama bila NODA-EPA direvisi. Ini strategi yang jauh lebih menguntungkan Indonesia," paparnya.

(mdk/noe)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 



TAG TERKAIT




KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM