Dahlan didesak pecat anak buahnya yang beri upeti ke DPR
Merdeka.com - Perseteruan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dengan anggota DPR semakin memanas setelah terkuat dua nama anggota DPR dilaporkan Dahlan sebagai pemeras anak buahnya.
Wakil ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Aziz melihat, penyerahan dua nama anggota DPR yang melakukan "pemalakan" terhadap perusahan-perusahaan BUMN merupakan tindakan yang bagus sebagai bagian dari langkah pembersihan.
Namun, tindakan pembersihan itu harus dilakukan secara beriringan dari dua belah pihak. "Kan Dia mengatakan tidak mau membersihkan rumah tangga orang lain, tapi itu kan ucapan yang 'kosmetik' namanya. Dia lakukan juga. Dua itu kan yang terlibat kan dalam kongkalikong itu. Dia juga harus bersihkan juga di BUMN itu," kata Harry di Hotel Grand Sahid, Rabu (7/11) .
Harry mengatakan, Dahlan juga harus mencopot direksi-direksi yang terlibat dalam aksi kongkalikong tersebut. Atau direksi yang diduga terlibat dalam praktek tidak sehat itu.
Terlepas dari itu, Harry mengatakan, Dahlan harus memiliki bukti kuat ketika melaporkan nama anggota DPR yang memalak BUMN.
"Kalau saya baca di media itu Dahlan Iskan tidak memberikan itu. Itu bisa dianggap Pak Dahlan melakukan fitnah. Itu hanya bisa dibuktikan oleh pengadilan," katanya.
Menurut Harry, perseteruannya kini terjadi antara Dahlan dengan sosok anggota DPR yang disebutnya, tidak lagi antara Dahlan dengan institusi DPR.
"Sebelum dia sebut nama itu berhadapan dengan DPR. Jadi ketika dia sebut inisial, dia masih berhadapan dengan saya juga. Tapi begitu dia sebut nama, saya sudah hilang. Terus tinggal tergantung tindakan balasan dua yang disebut. Apalagi ada surat tertulis soal 8 lagi. Itu drama baru dimulai," kata Harry.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaIhsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyatakan akan berupaya untuk menyusun RUU Keimigrasian sedemikian rupa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Rembang berharap mereka tak hanya bergantung hidup dari gaji sebagai seorang anggota dewan.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaBanyak pihak menilai bahwa pelarangan tayangan jurnalistik investigasi di televisi justru membatasi kebebasan pers
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaPuan berpesan agar seluruh pihak dapat menyukseskan Pemilu serentak 2024.
Baca Selengkapnya