Kamis, 22 November 2012 18:12:49
kapal tambang. shutterstock



Gugatan UU Minerba diterima, kewenangan pemerintah tetap sama


Reporter : Saugy Riyandi



Merdeka.com - Setelah diterimanya sebagian gugatan atas Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) nomor 4 tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan putusan tersebut tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan wilayah pertambangan.

"Hasil Putusan MK atas pengajuan judicial review UU Minerba oleh Bupati Kutai Timur hasilnya "dikabulkan sebagian" yaitu Pemerintah tetap berwenang menetapkan WP, WUP, WIUP, yang dulunya "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" harus diartikan "Penetapaan Pemerintah atas WP, WUP, WIUP adalah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah." Dengan demikian tidak mengurangi kewenangan (pemerintah) pusat," ujar Thamrin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/11).

Saat ini, lanjut Thamrin, pihaknya dalam waktu dekat akan menyusun Prosedur Standar Operasional di wilayah pertambangan. "Tindak lanjut keputusan MK tersebut, dalam waktu dekat kami akan menyusun Standart Operational Procedure (SOP) untuk penetapan wilayah pertambangan," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan Bupati Kabupaten Kutai Timur untuk uji materiil Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Tiga pasal dalam undang undang tersebut diganti sehingga kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan wilayah pertambangan tidak lagi ada.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah membacakan amar putusan untuk gugatan pengujian UU Minerba oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dengan "mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian." Dalam amar putusan tersebut, pernyataan pasal 6 ayat 1 huruf e, pasal 9 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba diubah sebab bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam amar putusan, disebutkan bahwa pasal 9 ayat 2 diubah menjadi "WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

(mdk/rin)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 



TAG TERKAIT




KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM