Jumat, 14 Juni 2013 14:27:55
Ilustrasi SPT Pajak. syaifuddin.com



Asian Agri pertanyakan tagihan pajak Rp 1,8 triliun


Reporter : Idris Rusadi Putra



Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan surat tagihan pajak kepada Asian Agri. Mereka menyatakan keberatan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap 14 perusahaan kelapa sawitnya.

Perusahaan menilai penerbitan SKP yang didasarkan atas putusan Mahkamah Agung perkara Suwir Laut merupakan suatu kesalahan. Alasannya, 14 perusahaan dalam Grup Asian Agri bukanlah pihak terdakwa, tidak pernah disidangkan dan tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sebagaimana seyogyanya hukum yang berlaku.

General Manajer Asian Agri, Freddy Widjaya mengatakan Asian Agri merasa aneh karena penetapan jumlah kekurangan pajak yang diterbitkan yang besarnya melebihi total keuntungan yang dikantongi 14 perusahaan Grup Asian Agri pada periode 2002-2005.

"Kami selaku badan usaha beroperasi di Indonesia, kami akan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi besarnya kekuangan pajak yang dituduhkan setara dengan 100 persen dari total keuntungan ke 14 perusahaan tersebut," ucap Freddy dalam konfrensi pers di Jakarta, Jumat (14/6).

Dia menuturkan, jika mengacu pada filosofi dasar perpajakan, negara mengoptimalkan pendapatan wajib pajak tanpa harus menghancurkan bisnis yang sedang berjalan. Sejak 1979, Asian Agri mempekerjakan sekitar 25.000 karyawan dengan membangun 60.000 hektar perkebunan sawit petani binaan yang terdapat didalamnya.

"Kami harap permasalahan ini dapat dilihat secara proporsional dan harus sesuai dengan filosofi perpajakan," tegasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat tagihan pajak sebesar Rp 1,2 triliun terhadap perusahaan pengolahan sawit, Asian Agri. Nominal ini belum mencakup keseluruhan tunggakan perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto itu.

Ada lagi sekitar 48 persen dari total tagihan tersebut sehingga Ditjen pajak mencatatkan, nominal tunggakan yang harus dilunasi sebesar Rp 1,8 triliun. Plus, karena ada denda dari kejaksaan, sehingga seluruh kewajiban pembayaran Asian Agri mencapai Rp 4,3 triliun.

"Dalam waktu sebulan Asian Agri harus segera dibayarkan. Kan itu belum termasuk denda dari kejaksaan, kalau ditotalkan Asian Agri harus membayar Rp 4,3 triliun karena kejaksaan sebesar Rp 2,5 triliun dan kita Rp 1,8 triliun," ujar Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany saat acara Silahturahmi Pimpinan Redaksi dengan Ditjen Pajak di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Rabu malam (5/6).

(mdk/noe)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 






KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM