Jumat, 14 Juni 2013 13:57:07
Salah satu cabang Primagama. ©2013 Merdeka.com



Kenapa pemilik Primagama bisa dipailitkan?


Reporter : Ardyan Mohamad



Merdeka.com - Kemarin, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan mengejutkan. Inspirasi para wirausahawan pemula, Purdi E. Tjandra, sekaligus pendiri dan pemegang saham mayoritas Lembaga Bimbingan Belajar Primagama, dinyatakan pailit.

Dia dianggap tak dapat melunasi sejumlah utang kepada beberapa kreditur hingga tanggal jatuh tempo, 12 Juni 2013 meskipun telah mengikuti permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kuasa Hukum Purdi, Bambang Heriarto menyatakan, awal mula kasus adalah kerja sama pinjaman dalam bentuk perjanjian Murabahah antara Purdi dengan BNI Syariah pada 29 Agustus 2007. Pinjaman diberikan bertahap, sebesar Rp 3,3 miliar pada tanggal 29 Agustus 2007 serta Rp 20,9 miliar pada tanggal 9 Mei 2008.

Utang ini untuk membiayai Yayasan Primagama yang bergerak di bidang pendidikan, riset, penelitian, dan kegiatan sosial.

Bambang mengatakan kerja sama ini bukan pertama kalinya. "Pak Purdi itu sudah sejak 2005 sebenarnya bekerja sama dengan BNI Syariah, dan dulu lancar-lancar saja," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (14/6).

Namun, Bambang mengakui kliennya akhirnya terkena masalah pengelolaan dana, sehingga terlambat menyicil pinjaman dari BNI Syariah. Seharusnya, masa cicil pinjaman itu berjalan untuk 10 tahun

Meski didesak, Bambang enggan mengungkapkan bisnis apa dari Yayasan itu yang gagal berjalan, sehingga persoalan ini maju ke ranah hukum.

"Kita sudah mengatur sampai 10 tahun, di tahun keempat cicilan masih lancar, jelang tahun kelima, ada kemacetan, ya macet sajalah biasa kan bisnis," kilahnya.

Bambang membantah bila kliennya mengelak dari somasi BNI Syariah. Sebelumnya diberitakan, BNI sudah tiga kali mengirim somasi. Surat peringatan itu dikirimkan pada 1 Desember 2011, 16 Desember 2011, dan 27 Desember 2011.

Kabarnya, semua peringatan itu tak digubris pihak Purdi. Karena itulah BNI langsung menyeretnya ke Pengadilan Niaga Jakarta karena bos Primagama itu dianggap tak memiliki itikad baik.

Guna memenuhi syarat gugatan pailit, BNI Syariah menyertakan beberapa kreditur yang juga meminjamkan uang kepada Purdi. Para kreditur itu di antaranya Tsuyoshi Shiraishi, I Nyoman Kerta Widyarta, dan I Nyoman Bagus Nuradita. Investor bernama Shiraisi itulah yang ngotot belum dibayar juga oleh Purdi, sehingga putusan pailit keluar.

"Selama masa somasi itu sudah dibicarakan banyak hal. Kami malah sudah berdamai (dengan BNI Syariah), hanya saja karena sistemnya PKPU, maka pengadilan memanggil kreditur lain yang berurusan dengan Pak Purdi, ternyata ada satu investor asal Jepang tidak mau berdamai," papar Bambang.

Selain itu, Purdi ternyata punya utang juga dengan beberapa bank lain seperti BCA. Bambang menjamin dengan kreditor lain, kliennya tak ada masalah. Purdi malah sebetulnya merasa dizalimi hakim pengadilan niaga dan investor asal Jepang yang bisa berurusan dengan Yayasan Primagama, karena mengaku hendak membantunya membayar kredit macet dengan BNI.

"Ini katanya syariah, tapi kok langsung PKPU, seharusnya jika nasabah tidak bisa membayar pinjaman yang diberikan maka harus diperpanjang sampai nasabah mampu membayar," ungkapnya.

Kini, status pailit diberikan pengadilan pada Purdi secara pribadi. Dari pendataan kuasa hukum, utang pokok kliennya tinggal Rp 12 miliar atau setengah dari yang diminta oleh BNI Syariah. Bambang menegaskan, pengusaha sekaliber Purdi bisa melunasinya.

"Sangat mampu (melunasi), karena usaha pak purdi masih sehat," tegasnya.

(mdk/ard)


CARA GAMPANG BACA BERITA, JOIN :
 






KOMENTAR ANDA



BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA

LOAD MORE NEWS

DOWNLOAD APP MERDEKA.COM