Para menteri ekonomi yang plin plan

Merdeka.com - Saat ramai harga minyak dunia awal tahun lalu, para menteri ekonomi saban hari rapat untuk menyusun formula khusus agar subsidi tidak jebol di Kantor Kementerian Perekonomian Hatta Rajasa. Bahkan, karena ditolaknya kenaikan BBM oleh DPR, para menteri ekonomi mengeluarkan program pengalihan BBM ke gas terutama untuk kendaraan dinas pemerintah dan angkutan umum. 

Kala itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sesumbar jika kendaraan dinasnya akan segera menggunakan konverter kit sebagai satu jalan keluar untuk menularkan pada masyarakat agar beralih pada kendaraan dengan bahan bakar gas. "Apakah saya gunakan converter? Iya, saya akan gunakan converter, saya bicara konteks kebijakan energi nasional kita," ujar Hatta dalam bincang dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (13/1/).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik juga sesumbar pada medio Maret lalu, jika 500 mobil di Kementerian ESDM telah dipasangi alat konversi. Bahkan dia menyatakan sudah siap melaksanakan konversi BBM ke BBG. Namun, lambat laun program tersebut pun diganti dengan pemasangan stiker di kendaraan dinas PNS, TNI/Polri dan BUMN serta  BUMN yang melarang pemakaian premium pada tahap awal di wilayah Jabodetabek dan pada Agustus ini untuk wilayah Jawa dan Bali.

Kini, setelah aksi Menteri BUMN Dahlan Iskan menggunakan kendaraan listrik, seolah para menteri ekonomi latah mengikuti Dahlan Iskan. Bahkan, dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Senin (23/6), pemerintah akan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif untuk mendorong program mobil listrik.

Hatta sesumbar jika pada 2014, pemerintah sudah bisa melakukan produksi massal mobil listrik. Bahkan pada tahap pertama ditargetkan semua menteri menggunakan kendaraan tersebut. "Iya, begitu dinyatakan laik dan layak semua menteri akan menggunakan," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Senin (23/7).   

Pada Agustus mendatang pemerintah akan merampungkan Pusat Pengembangan Teknologi dan Industri Otomotif (PPTI-O). Kajian pembentukan lembaga tersebut, dilakukan oleh tim dari Kementerian Perindustrian, BUMN, Perhubungan, Ristek dan Keuangan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, menegaskan institusinya akan menggandeng beberapa perguruan tinggi seperti UI, ITB, Polman, UGM, UNS dan ITS. Bahkan, lembaganya mengaku akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk kebutuhan riset diambil dari alokasi anggaran beberapa perguruan tinggi tersebut.

"(Biaya) riset ini untuk sementara dari Kementerian Pendidikan dulu. Soalnya kalau minta ke Kementerian Perindustrian siapa yang biayain, tidak ada. Kalau dari Dikbud kan jelas ada biaya untuk riset," ujarnya. 

Dia mengatakan sasaran dari inisiatif mobil listrik ini melihat perkiraan pertumbuhan kendaraan yang tinggi setiap tiap tahunnya sehingga menambah konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan data Gaikindo pertumbuhan kendaraan mencapai 980.000 unit di 2013 dan 2015 sekitar 1,5 juta unit.

Tim ini, kata Nuh, akan memfokuskan, mensinergikan dan mengkomprehensifkan rencana pengembangan. Pemerintah merasa BUMN nasional seperti PT DI, PT INKA, PT PINDAD dan PT LEN memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mewujudkan industri otomotif nasional. "Swasta belum, saat ini pemerintah dulu. Kita matangkan dulu," tuturnya.

Wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengaku pihaknya akan membangun terminal listrik untuk tempat pengisian mobil listrik yang akan dikembangkan di dalam negeri. Colokan sumber energi mobil listrik akan di bangun di mal atau tempat keramaian. "Kami  menyiapkan listriknya nanti ditempat-tempat umum, itu bisa gratis listriknya," ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan langkah yang dilakukan para menteri ekonomi membuktikan jika pemerintah tidak punya strategi energi yang baik dan diatur dengan baik. "Bagaimana mau berkonsentrasi, menteri koordinatornya sibuk untuk 2014. Kebijakan yang belum dijalankan ke kanan, tiba-tiba orang dibawa ke kiri lagi, dan ke kanan lagi," katanya. 

Dia mengkritik rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang ditargetkan pemerintah belum terlaksana. Alih-alih pemerintah sudah merancang pembangunan tempat charger mobil listrik di tempat umum. "Baunya juga belum tercium ini sudah diubah lagi. Chargeran mobil listrik di negara maju tidak bisa menyatu dengan SPBU atau SPBG," ujarnya. 

Dia menilai para menteri ekonomi mengelola ekonomi, terutama di bidang energi, dengan kepanikan dan euforia saja. Padahal jika pemerintah mau menaikkan BBM, ongkosnya akan lebih murah. "Besok kalau ada yang pakai mobil ketut, dia pakai mobil ketut juga. Harusnya ide yang sebatas laboratorium tidak boleh disampaikan publik. Kalau sudah siap produksi baru diumumkan. Menteri kita sok tahu, dan sok ingin terlihat canggih," katanya saat dihubungi merdeka.com. Selasa (24/7).