Pengadaan barang/jasa 'juara' kasus korupsi yang ditangani KPK
Merdeka.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak segan-segan menyatakan, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan pejabat pemerintah umumnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Pada periode 2004-2010, 44 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus pengadaan barang dan jasa.
Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Tatang Rustandar Wiraatmaja mengatakan, besarnya alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa telah membutakan mata pejabat pemerintahan dan oknum PNS.
Alokasi anggaran untuk pengadaan barang bisa mencapai 30 persen dari total keseluruhan dana APBN. Misalnya, dari total APBN 2012 sebesar Rp 1.400 triliun, sekitar Rp 460 triliun dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa.
"Pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi tertinggi yang ditangani KPK. Tertinggi kedua itu penyuapan itu mencapai 29 persen," kata Tatang di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/12).
Strategi pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa belum cukup ampuh mengikis praktik kecurangan dalam belanja modal. Padahal sudah diatur aturan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik atau e-procurement.
Pihaknya mengakui, tidak ada jaminan sistem e-procurement membuat sistem lelang proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah bebas korupsi. Tatang juga tidak bisa memastikan berapa persen penurunan korupsi dengan sistem baru ini.
"Sebetulnya tetap besar karena ada yang terungkap tapi tidak diungkapkan saja. Jadi kalau kecenderungan menurun ada. Belum ada penelitian menurunnya berapa persen. Jumlah paket yang di e-procurement sudah mau transparan berarti dia sudah tidak mau bermain lagi. Meski belum 100 persen," tegasnya.
Diakuinya, masih terdapat celah yang bisa dilakukan dalam lelang proyek pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Salah satunya dengan mempermainkan server.
"Ada yang sengaja mematikan server ketika pemenang proyek yang mereka mau sudah masuk. Namun kita akan cek lagi kenapa server mati. Kadang bandwidth dikecilkan ketika jagoan mereka sudah masuk," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKejagung periksa enam saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaSelama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaPadahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.
Baca SelengkapnyaDalam kasus tersebut ketiga tersangka telah melakukan tindak korupsi senilai Rp30,2 miliar.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnya