CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Korupsi Rp59 Triliun di Tengah Wabah Virus Corona

CEK FAKTA: Hoaks Jokowi Korupsi Rp59 Triliun di Tengah Wabah Virus Corona
CEK-FAKTA | 3 April 2020 15:40 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Beredar informasi di media sosila bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan korupsi Rp59 triliun di tengan pandemi virus corona atau Covid-19 dengan mengambil paksa dana desa.

Pesan tersebut juga mencantumkan taitan berita yang berjudul "Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk Tangani Virus Corona"

Barikut ini narasinya:

Rakyat dipertontonkan perbuatan mega korupsi 59 triliun rezim Jokowi ditengah bencana Covid-19

Memanfaatkan situasi bencana , pemerintah mengambil paksa dana desa Rp 59 Triliun.

Stock belasan triliun yang dimiliki BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah habis dibagikan selama rezim Jokowi.

Ada banyak jalan pemerintah untuk menambah pundi-pundinya, memperkaya diri ditengah bencana kemanusiaaan Covid-19.

Sumber Komunitas Intelejen

hoaks presiden jokowi korupsi

©2020 Merdeka.com/ kominfo

Penelusuran

Penelusuran merdeka.com, dilakukan menggunakan situs Google Search dengan memasukan judul berita "Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk Tangani Virus Corona"

Judul berita yang dicantumkan dalam pesan tersebut merupakan berita Liputan6.com dengan judul yang sama. Isi berita tersebut tidak ada kalimat yang menyebutkan Pemerintah Presiden Jokowi melakukan korupsi Rp59 triliun.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut pemerintah telah mengidentifikasi dana senilai Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun dana desa akan dialihkan untuk penanganan virus corona. Tahun ini, total transfer dana desa ke daerah mencapai Rp 850 triliun.

"Ada (dana) yang bisa direalokasikan membantu masyarakat untuk penanganan Covid-19," kata Menteri Sri Mulyani melalui Telekonferensi pada Jumat (20/3).

Dia berjanji dana desa yang direalokasi akan digunakan seoptimal mungkin sesuai instruksi Presiden Jokowi. Guna membantu masyarakat, pemerintah hingga aparat desa dalam penanganan pandemi virus Covid-19

Menteri Sri Mulyani menyebut terdapat lima wilayah di pulau Jawa yang diprioritaskan menjadi penerima realokasi dari dana desa. Lima wilayah ini dianggap mempunyai risiko tinggi akan penularan virus covid-19.

"Persebaran dan penularan Covid-19 tercatat paling tinggi di Jawa dibandingkan yang lain. Yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," imbuhnya.

Menteri Sri Mulyani mengklaim bahwa kebijakan tersebut terpaksa diambil oleh pemerintah, disebabkan oleh penyebaran virus corona yang begitu cepat di berbagai wilayah Indonesia.

Kesimpulan

Informasi yang menyebutkan Presiden Jokowi melakukan korupsi Rp59 triliun tidak benar.

Namun pemerintah telah mengidentifikasi dana senilai Rp56 triliun sampai Rp59 triliun dana desa akan dialihkan untuk penanganan virus corona. (mdk/dan)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami