CEK FAKTA: Hoaks Perintah Presiden Jokowi Lakukan Karantina Parsial di 10 Wilayah RI

CEK FAKTA: Hoaks Perintah Presiden Jokowi Lakukan Karantina Parsial di 10 Wilayah RI
Presiden Jokowi Buka The 2nd Asian Agriculture and Food Forum. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani
CEK-FAKTA | 18 Maret 2020 09:45 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Merdeka.com - Beredar pesan berantai di aplikasi pesan instan WhatsApp yang berisi perintah Presiden Joko Widodo untuk mengkarantina parsial 10 wilayah di Indonesia. Pesan berantai itu dipastikan hoaks atau tidak benar. Dalam pesan berantai itu pula, terdapat sejumlah poin terkait pembatasan aktivitas warga.

Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, memberlakukan karantina parsial terbatas terhadap aktivitas publik di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu
1. DKI JAKARTA
2. BEKASI
3. DEPOK
4. BOGOR
5. BANDUNG dan sekitarnya
6. SURABAYA dan sekitarnya
7. BANTEN
8. TANGERANG
9. SEMARANG
10. BALI

Aktivitas publik yang dibatasi antara lain :
1. Melibatkan semua sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

2. Menutup seluruh tempat2 wisata

3. Mengalihkan pola kerja ASN menjadi pola kerja jarak jauh dari rumah, kecuali beberapa pos kementrian terkait

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com, ditemukan sejumlah artikel yang menjelaskan bahwa informasi di atas adalah hoaks atau tidak benar. Dalam rilis yang diterbitkan setkab.go.id pada 17 Maret 2020 berjudul "Cek Fakta: Tak Benar Presiden Joko Widodo Berlakukan Karantina Parsial", menyampaikan bahwa sejumlah arahan yang justru tidak sesuai dengan narasi yang beredar tersebut.

Presiden dalam keterangan persnya pada Senin, 16 Maret 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, telah menyampaikan sejumlah arahan yang justru tidak sesuai dengan narasi yang beredar tersebut.

Pertama, kebijakan karantina wilayah (lockdown) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat yang hingga saat ini masih tidak terpikirkan.

"Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," tegas Presiden, Senin (16/3).

Adapun langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah pembatasan sosial (social distancing), yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran Covid-19.

"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya," jelas Presiden.

Kemudian portal media antaranews.com juga menuliskan artikel terkait informasi tersebut. Antaranews.com menuliskan berita berjudul "Hoaks, Jokowi berlakukan karantina parsial di 10 wilayah" pada Selasa, 17 Maret 2020.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, melalui akun instagramnya @dwipayananari, pada Selasa (17/3), menyatakan bahwa narasi soal "lockdown" tersebut merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kesimpulan

Informasi soal karantina parsial dalam pesan berantai itu adalah hoaks atau tidak benar. Dalam berita yang dimuat setkab.go.id, tertulis Presiden Joko Widodo belum terpikirkan untuk melakukan lockdown. (mdk/dan)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami