CEK FAKTA: Hoaks Tambahan 10 Ribu Kuota Haji 2022 Tak Diambil Karena Negara Bangkrut

CEK FAKTA: Hoaks Tambahan 10 Ribu Kuota Haji 2022 Tak Diambil Karena Negara Bangkrut
Jemaah haji tawaf di Masjidil Haram. ©REUTERS/Ahmed Jadallah
CEK-FAKTA | 30 Juni 2022 16:22 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Beredar informasi yang menyebutkan jika tambahan 10 ribu kuota haji tahun 2022 dari pemerintah Arab Saudi tidak diambil pemerintah Indonesia. Diklaim karena negara bangkrut dan tidak bisa mengembalikan dana haji yang dipinjam.

"INNAA LILLAHI WAINNA ILAYHI ROOJIUUN TAMBAHAN 10 RIBU QUOTA HAJI 2022 TAK DIAMBIL KARENA NEGARA BANGKRUT TAK BISA KEMBALIKAN DANA HAJi YANG DIEMBAT"

hoaks tambahan 10 ribu kuota haji 2022 tak diambil karena negara bangkrut
©Twitter

Penelusuran

Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan penjelasan terkait tambahan 10 ribu kuota jemaah haji 2022. Dilansir dari merdeka.com, surat pemberitahuan resmi soal penambahan kuota diterima pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada 21 Juni 2022.

Namun setelah mempertimbangkan sejumlah hal salah satunya waktu yang cukup mepet untuk dilakukan persiapan, kuota tambahan itu belum dapat ditindaklanjuti pada musim haji tahun ini.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula pemberitahuan dari Saudi terkait penambahan kuota diterima pihaknya. Pemberitahuan resmi dari Saudi diterima pada 21 Juni 2022 malam.

Dalam surat tersebut, Arab Saudi menetapkan kuota tambahan hanya diperuntukkan bagi haji reguler sehingga penyiapannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian Agama terus berkomunikasi intensif setelah menerima surat resmi dari Saudi terkait adanya tambahan kuota sebesar 10.000. Kita berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," kata Hilman Latief setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Rabu (29/6).

Surat itu sudah dijawab secara resmi oleh Kemenag. Dalam surat itu, Kemenag memberikan penjelasan bahwa penambahan kuota tidak dapat ditindaklanjuti karena waktu yang sangat mepet. Menurut Hilman, Saudi memahami kondisi dan sistem yang berlaku di Indonesia. Mereka paham tentang ketentuan porsi, nomor urut dan lainnya.

"Berdasarkan regulasi, haji memang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.

Hilman menambahkan, berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia sejak pengumuman diterima memang sudah tidak cukup. Apalagi, batas akhir proses pemvisaan jemaah haji regular adalah 29 Juni 2022.

"Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan. Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi," jelas Hilman.

Hilman mengakui, pada tahun 2019 Indonesia juga mendapat kuota tambahan 10.000. Namun, kepastian adanya kuota tambahan itu sudah diperoleh pada bulan April 2019 dan pemberangkatan kloter pertama saat itu pada 5 Juli 2019.

"Jadi saat itu memang masih cukup waktu untuk memprosesnya," tutup Hilman.

Hilman menjelaskan sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji sejak adanya ketetapan kuota. Pertama, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya.

Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelah itu, segera diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Bersamaan itu, lanjut Hilman, Kemenag melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan.

"Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jemaah, mulai dari paspor, pemaketan layanan, dan visa. Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Saudi," jelas Hilman.

“Visa jemaah juga tidak bisa diterbitkan sebelum ada pemaketan. Input pemaketan belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian kloter dan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan tidak bisa dilakukan sebelum ada kontrak penerbangan dan slot time. Jadi perlu ada penyesuaian kontrak,” sambungnya.

Kesimpulan

Klaim 10 ribu kuota haji tahun 2022 dari pemerintah Arab Saudi tidak diambil pemerintah Indonesia, karena negara bangkrut dan tidak bisa mengembalikan dana haji yang dipinjam adalah tidak benar. Alasan penambahan kuota tidak dapat ditindaklanjuti karena waktu yang sangat mepet.

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Referensi

https://www.merdeka.com/peristiwa/dirjen-phu-tak-cukup-waktu-untuk-memproses-kuota-haji-tambahan-dari-saudi-laporan-dari-arab-saudi.html

(mdk/noe)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Opini