CEK FAKTA: Hoaks Video MK Resmi Gagalkan Omnibus Law Setelah Jokowi Dicecar Mahasiswa

CEK FAKTA: Hoaks Video MK Resmi Gagalkan Omnibus Law Setelah Jokowi Dicecar Mahasiswa
CEK-FAKTA | 23 Oktober 2020 11:59 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Merdeka.com - Video tentang demo penolakan Omnibus Law beredar di media sosial. Video berdurasi 14 menit itu berjudul "AKHIRNYA!! MK RESMI GAGALKAN OMNIBUS LAW SETELAH PRESIDEN JOKOWI DICECAR MAHASISWA "REVOLUSI" !!?" dan diunggah pada 20 Oktober 2020.

tangkapan video dari youtube
Youtube

Penelusuran

Menurut penelusuran merdeka.com, dalam video tersebut tidak ada keterangan atau penjelasan soal keputusan MK terkait Omnibus Law. Video tersebut berisi pendapat tentang Omnibus Law.

Dalam artikel merdeka.com berjudul "KSBSI Berharap Uji Materi UU Ciptaker Beri Jalan Keluar Terbaik" pada 17 Oktober 2020, dijelaskan bahwa saat ini UU Ciptaker masih dalam tahap uji materi di MK.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berharap proses judicial review (uji materi) omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memberikan jalan keluar terbaik demi keadilan bagi para pekerja dan semua masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi webinar yang dihelat Indonesian Public Institute (IPI) bertema: "Pro Kontra Omnibus Law, Kepentingan Siapa?" seperti dikutip dari Antara, Sabtu (17/10).

Diskusi itu diawali prakata oleh Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo, kemudian paparan materi empat pembicara, yakni Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, Wakil Ketua Komisi Tetap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin/Kabid Fiskal Perbankan dan Asuransi SOKSI Irvan Rahardjo, pengamat sosial politik, intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta, dan aktivis mahasiswa Abdi Maulana.

Elly menegaskan KSBSI sudah tegas menolak Omnibus Law UU Ciptaker, namun dengan cara-cara yang baik, termasuk meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu untuk membatalkannya begitu UU Cipta Kerja disahkan.

"Saat ini pun, kita para buruh sudah siapkan materi 'judicial review' ke MK. Itu kami lakukan karena banyak kepentingan kami tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja," jelasnya.

Hanya saja, Elly tidak menampik dalam aksi demo buruh tolak omnibus law kemungkinan ada yang mencuri panggung dan ingin dikenal di depan oleh masyarakat, padahal kalau memang tulus menolak mestinya fokus pada apa yang menjadi penolakan itu.

Sedangkan tujuan serikat pekerja menolak omnibus law, lanjut dia, adalah agar nasib buruh benar-benar diperhatikan dan harkat martabat buruh di Indonesia bisa diangkat.

"Demonstrasi kami para buruh tidak sampai mendesak Pak Jokowi mundur. Saya menjamin demo dari para buruh tidak sampai melakukan pengrusakan, penjarahan, pembakaran. Kami garansi tak ada bagian kami melakukan itu. Bahkan, kami tak ada menyampaikan statement yang provokatif," tegas Elly.

Kesimpulan

Video berjudul "AKHIRNYA!! MK RESMI GAGALKAN OMNIBUS LAW SETELAH PRESIDEN JOKOWI DICECAR MAHASISWA "REVOLUSI" adalah hoaks. Dalam video tidak ditegaskan penjelasan dari MK soal gagalnya Omnibus Law.

Kemudian, hingga saat ini, judicial review (uji materi) UU Ciptaker atau Omnibus Law belum diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/noe)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami