Aung San Suu Kyi Divonis Enam Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi
Merdeka.com - Pengadilan di Myanmar menjatuhi hukuman enam tahun penjara terhadap pemimpin sipil yang digulingkan, Aung San Suu Kyi pada Senin (15/8) terkait kasus korupsi, menurut seorang sumber yang mengetahui persidangan tersebut.
Suu Kyi sebelumnya didakwa dengan sedikitnya 18 kasus mulai dari korupsi sampai pelanggaran pemilu, dengan total ancaman hukuman penjara hampir 190 tahun.
Suu Kyi menyebut tuduhan-tuduhan tersebut absurd dan membantah seluruh dakwaan.
Dilansir Reuters, Suu Kyi dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana Yayasan Daw Khin Kyi, organisasi bidang kesehatan dan pendidikan yang dia dirikan. Suu Kyi dituding menggunakan uang organisasi untuk membangun rumah. Dia juga dituduh menyewakan tanah milik pemerintah dengan tarif diskon.
Sebelumnya Suu Kyi divonis hukuman 11 tahun penjara untuk beberapa kasus lainnya.
"Itu pelecehan masif terhadap hak-haknya (Suu Kyi), dan bagian dari kampanye untuk menguburnya dan NLD (Partai Liga Nasional untuk Demokrasi) selamanya," jelas wakil direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson.
Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Min Tun tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar terkait putusan ini. Sebelumnya Zaw Min Tun mengatakan kasus Suu Kyi ditangani hakim independen dan membantah tudingan Barat adanya intervensi junta militer dalam kasus ini.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Anies, sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kinerja jajaran yang ada di bawahnya.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPeran Adik Kakak Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie dan Fandy Lingga dalam Kasus Korupsi Timah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaAnies juga berjanji memberikan hadiah atau reward kepada masyarakat berperan dalam memburu koruptor.
Baca SelengkapnyaSandra Dewi datang ke kantor Kejaksaan Agung RI untuk memenuhi panggilan penyidik.
Baca SelengkapnyaKPK akan mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya