Awalnya Belajar dari Indonesia, Tapi Kemudian Militer Myanmar Berpaling ke Thailand

Awalnya Belajar dari Indonesia, Tapi Kemudian Militer Myanmar Berpaling ke Thailand
militer myanmar. ©2017 AFP Photo
DUNIA | 26 April 2021 09:05 Reporter : Pandasurya Wijaya

Merdeka.com - Maret lalu, enam pekan setelah militer melancarkan kudeta yang mengejutkan di Myanmar, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menawarkan kerja sama ke Myanmar tentang "bagaimana membangun angkatan bersenjata profesional dalam konteks negara demokrasi."

Tawaran Panglima itu kemudian tak digubris. Militer Myanmar yang beberapa dasawarsa lalu mengirimkan para pejabatnya untuk belajar dari Indonesia, tak sudi menerima pelajaran tentang bagaimana menjalani proses transisi dari negara otoritarian menuju negara demokrasi. Militer Indonesia, setelah jatuhnya Suharto pada 1998 menjalankan apa yang mestinya juga dilakukan oleh Tatmadaw (militer Myanmar) tapi tidak mereka lakukan: meninggalkan panggung politik.

Setelah kudeta 1 Februari yang menghancurkan sendi-sendi demokrasi Myanmar, junta militer berpaling dari Indonesia dan menengok ke Thailand sebagai negara yang akan dicontoh. Sepuluh hari setelah kudeta, pemimpin senior militer Jenderal Min Aung Hlaing meminta bantuan untuk "mendukung demokrasi" dari mantan jenderal yang menjadi Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-Ocha yang pada 2014 juga menggulingkan pemerintahan demokratis lewat kudeta. Setelah kudeta Thailand, Prayut menempatkan dirinya di tampuk kekuasaan lewat sistem politik yang membuat dia terhindari dari seruan lengser dan menjadikan Thailand sebagai negara yang menurut pengamat Paul Chambers sebagai "pseudo-democracy" atau demokrasi yang melenceng.

Di antara negara-negara yang mengecam kudeta militer Myanmar, Thailand tak sedikit pun ikut mengkritik dan menyebut kejadian itu adalah urusan dalam negeri Myanmar namun Indonesia dengan tegas mengkritik tindakan kudeta dan pembunuhan oleh Tatmadaw terhadap para demonstran dan menyerukan agar pemimpin sipil Aung San Suu Kyi segera dibebaskan. Indonesia, tidak seperti Thailand, juga tidak ikut serta dalam perayaan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar di Naypidaw pada 27 Maret--hari yang sama ketika lebih dari 100 demonstran tewas ditembak aparat keamanan.

Di Indonesia, popularitas militer merosot setelah Suharto--sosok purnawirawan jenderal yang berkuasa selama 32 tahun--jatuh. Di Myanmar, ketika partai sayap kanan militer kalah dalam pemilu November lalu dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, militer menyebut pemilu itu dicurangi.

"Tatmadaw masih menganggap hanya mereka yang bisa mempertahankan keutuhan negara," kata purnawirawan TNI Letnan Jenderal Agus Widjojo, tokoh militer yang berperan besar dalam reformasi TNI setelah jatuhnya Suharto, seperti dikutip The Diplomat pekan lalu. Militer Myanmar saat ini, kata dia, pada dasarnya sama dengan kondisi di Indonesia pada 1980-an.

Menurut Richard Borsuk, koresponden the Wall Street Journal di Indonesia pada 1987-1998, Militer Myanmar tampaknya tidak belajar dari kejatuhan Suharto pada 1998 yang diikuti krisis ekonomi dan kerusuhan yang menewaskan ratusan orang.

"Posisi militer selepas reformasi usai kejatuhan Suharto memberikan banyak model untuk dicontoh, tapi militer Myanmar hanya tertarik dengan masa sebelum 1998," kata Leonard Sebastian, koordinator program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura.

Baca Selanjutnya: Mafia Barkeley...

Halaman

(mdk/pan)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami