Cerita Lengkap UU Kewarganegaraan India Diskriminasi ke Muslim Berujung Korban Nyawa

Cerita Lengkap UU Kewarganegaraan India Diskriminasi ke Muslim Berujung Korban Nyawa
DUNIA | 27 Februari 2020 06:20 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Merdeka.com - Protes warga India soal UU Kewarganegaraan memakan korban jiwa. Diketahui, UU Kewarganegaraan India diskriminasi kepada umat muslim. UU Kewarganegaraan ini merupakan sebuah UU yang diamandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955. UU Amandemen Kewarganegaraan ini sudah disahkan pada 12 Desember 2019.

Sebelum diamandemen, isi UU Amandemen Kewarganegaraan melarang imigran ilegal menjadi warga negara India. Di bawah UU lama, siapapun yang dianggap imigran ilegal bisa dideportasi atau dipenjara.

Dalam UU Kewarganegaraan yang baru, tercatat akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama: Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum 2015.

Namun, dalam UU tersebut tak dicantumkan agama Muslim. Hal inilah yang menyulut protes warga India. Berikut ulasan UU Kewarganegaraan India diskriminasi terhadap muslim:

1 dari 6 halaman

Isi UU Kewarganegaraan India

Seperti dikutip dari salinan Kementerian Hukum dan Keadilan (Departemen Legislatif), New Delhi, 12 Desember 2019 tentang Undang-undang Parlemen, yang sudah mendapat persetujuan dari Presiden India Ram Nath Kovind pada 12 Desember 2019, berikut isi UU Amandemen Kewarganegaraan:

"2. In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2,
in sub-section (1), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:
"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;".

"2 Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, 1955 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang pokok), nomor 2 ayat (1) (b):

-"Jika ada orang yang beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Komunitas Kristen dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan, yang masuk India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan atau di bawah ayat (c) ayat (2) pasal 3 dari Paspor Act (Masuk ke India), 1920 atau dari penerapan ketentuan Foreigners Act, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di bawahnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk keperluan Undang-undang ini;".

Dalam undang-undang tersebut disebutkan berbagai agama kecuali Islam.

2 dari 6 halaman

Awal Munculnya UU Kewarganegaraan

UU baru yang dulu masih menjadi UU Kewarganegaraan 1955 pertama kali muncul di Parlemen pada Juli 2016. Kemudian UU Kewarganegaraan 1955 diubah dan menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. UU ini sebelumnya tidak menjadikan agama sebagai kriteria kelayakan untuk menjadi warga negara.

Sebelum menjadi UU, RUU Kewarganegaraan disahkan di Lok Sabha pada Januari 2019. Namun UU itu ditolak Majelis Tinggi. Kemudian muncul protes dari negara-negara bagian timur laut dan perlawanan dari oposisi.

Sesuai dengan UU Kewarganegaraan yang baru, imigran yang tidak berdokumen harus tinggal di India minimal satu tahun terakhir atau selama enam tahun untuk memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara UU Kewarganegaraan 1955 yang lama menetapkan persyaratan untuk mendapat kewarganegaraan India, yakni sudah menetap di India selama 12 tahun.

3 dari 6 halaman

Penolakan Masyarakat India

Sejumlah masyarakat India menolak adanya UU Kewarganegaraan yang baru. Mereka melakukan demonstrasi hingga memakan nyawa. Ribuan orang, termasuk mahasiswa di Universitas Jamia Millia Islamia, berunjuk rasa menentang UU baru yang memberikan status kewarganegaraan terhadap warga berbagai agama, kecuali muslim, yang kabur dari negaranya akibat persekusi berbasis agama.

Bentrokan terjadi di sejumlah tempat. Pada Minggu (15/12), kekerasan pecah di Universitas Jamia Millia Islamia, New Delhi, setelah polisi menyerbu perpustakaan kampus, menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa dan pengunjuk rasa. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kepada The Associated Press (AP) polisi juga memukul pengunjuk rasa sebelum menyegel semua gerbang kampus.

Tiga bus dibakar selama kerusuhan, dan puluhan orang terluka.

"Kami diperlakukan seperti penjahat. Banyak yang terluka dan saya melarikan diri dari kampus demi keselamatan nyawa saya," kata salah seorang mahasiswa, Tufail Ahmad.

4 dari 6 halaman

Banyak Korban Berjatuhan

Aksi penolakan UU Kewarganegaraan memakan korban. Pada Kamis (26/02) 25 orang termasuk seorang polisi tewas di Ibu Kota New Delhi, India, karena bentrokan kekerasan antara mereka yang memprotes undang-undang kewarganegaraan baru yang kontroversial karena diskriminatif terhadap warga muslim dan kelompok-kelompok yang menentang mereka.

Kemudian, lebih dari 100 orang terluka dalam insiden itu, menurut laporan media, termasuk beberapa karena tembakan aparat.

Kekerasan itu, yang bermula dengan pembakaran dan pelemparan batu, berlanjut pada Selasa (25/2) kurang dari 20 kilometer tempat Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan. Bahkan wartawan yang melaporkan di tempat itu diserang dan dipaksa untuk menghapus foto dan video rekaman.

5 dari 6 halaman

Maraknya Kekerasan

Warga dari dan di sekitar Jaffrabad, daerah yang didominasi muslim, mengatakan umat Islam di lingkungan terdekat menjadi sasaran gerombolan Hindu, banyak dari mereka adalah orang luar.

Beberapa pusat bisnis, termasuk pasar ban dengan sebagian besar penjual muslim, juga diserang. Kendaraan dan rumah dibakar dan setidaknya satu masjid dibakar.

Para saksi mata mengatakan polisi Delhi yang kalah jumlah, tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan kekerasan. Sebagian besar dari mereka hanya berdiri sementara kelompok-kelompok saling melempari batu, dan merusak kendaraan dan properti.

Sebuah foto Reuters yang dibagikan secara luas memperlihatkan seorang pria berlumuran darah di tanah yang dikelilingi oleh para penyerang, dan rekaman media sosial menunjukkan kelompok-kelompok meneriakkan "Jai Shri Ram" (slogan agama Hindu) dan menyerang lingkungan muslim.

6 dari 6 halaman

Pejabat India Didesak Mundur

Kekerasan dan aksi protes terjadi di sejumlah wilayah di India. Mereka memprotes adanya UU Kewarganegaraan yang mendeskriminasi umat muslim. Korban mulai berjatuhan, sebanuak 25 orang tewas akibat bentrokan dan ratusan orang terluka.

Pada Rabu, Perdana Menteri India, Narendra Modi menyerukan agar semua tenang setelah kekerasan sektarian terburuk di Delhi dalam satu dekade terakhir pecah, mendorong penerapan jam malam militer.

Hal tersebut diserukan Modi setelah dikritik partai-partai oposisi atas kegagalan pemerintah untuk mengendalikan kekerasan, meskipun menggunakan gas air mata, peluru, dan granat asap.

Dikutip dari Aljazeera, Kamis (27/2), Presiden oposisi Partai Kongres, Sonia Gandhi meminta Menteri Dalam Negeri, Amit Shah mengundurkan diri, yang secara langsung bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban di ibu kota. (mdk/dan)

Baca juga:
Bentrokan Menentang UU Kewarganegaraan di India Saat Kunjungan Trump, 10 Orang Tewas
Bentrokan Berdarah Pendukung dan Penentang UU Kewarganegaraan India
Dunia Dalam Demonstrasi Sepanjang 2019
Taj Mahal Terkena Dampak Demo Penolakan UU Kewarganegaraan India
India Blokir Internet Jelang Demo Besar Protes UU Kewarganegaraan Anti-Muslim
PM Narenda Modi Minta Muslim India Tak Usah Khawatir Dengan UU Kewarganegaraan Baru
Bocah Delapan Tahun di India Tewas Saat Bentrokan Unjuk Rasa Tolak UU Kewarganegaraan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami