Fakta-fakta UU Kewarganegaraan India Diskriminasi Terhadap Muslim

Fakta-fakta UU Kewarganegaraan India Diskriminasi Terhadap Muslim
Demo tolak UU Amandemen Kewarganeraan di Gauhati, Assam, India.. ©2019/Getty via Alaraby
DUNIA | 19 Desember 2019 06:11 Reporter : Fellyanda Suci Agiesta

Merdeka.com - UU Kewarganegaraan India menuai pro dan kontra. UU Kewarganegaraan ini merupakan sebuah UU yang diamandemen dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955. UU Amandemen Kewarganegaraan ini sudah disahkan pada 12 Desember 2019.

Sebelum diamandemen, isi UU Amandemen Kewarganegaraan melarang imigran ilegal menjadi warga negara India. Di bawah UU lama, siapapun yang dianggap imigran ilegal bisa dideportasi atau dipenjara.

UU lama juga mengatur ketentuan bahwa seseorang harus tinggal di India atau bekerja untuk pemerintah federal setidaknya 11 tahun sebelum mereka memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Kini UU Amandemen Kewarganegaraan sudah disahkan. UU baru ini akan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk warga dari enam agama; Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang berasal dari negara tetangga Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, jika mereka datang ke India sebelum 2015.

Namun, dalam UU tersebut tak dicantumkan agama Muslim. Hal ini sontak menuai reaksi dari dalam negeri India, bahkan hingga negara luar. Berikut ulasan UU Kewarganegaraan India dinilai diskriminatif terhadap muslim:

2 dari 6 halaman

Isi UU Kewarganegaraan Tak Ikut Sertakan Agama Islam

Seperti dikutip dari salinan Kementerian Hukum dan Keadilan (Departemen Legislatif), New Delhi, 12 Desember 2019 tentang Undang-undang Parlemen, yang sudah mendapat persetujuan dari Presiden India Ram Nath Kovind pada 12 Desember 2019, berikut isi UU Amandemen Kewarganegaraan:

"2. In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2,
in sub-section (1), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:
"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;".

"2 Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, 1955 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang pokok), nomor 2 ayat (1) (b):

-"Jika ada orang yang beragama Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Komunitas Kristen dari Afghanistan, Bangladesh atau Pakistan, yang masuk India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014 dan yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan atau di bawah ayat (c) ayat (2) pasal 3 dari Paspor Act (Masuk ke India), 1920 atau dari penerapan ketentuan Foreigners Act, 1946 atau aturan atau perintah apa pun yang dibuat di bawahnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk keperluan Undang-undang ini;".

Dalam undang-undang tersebut disebutkan berbagai agama kecuali Islam.

3 dari 6 halaman

Didukung Mayoritas di Parlemen & Ditolak Oposisi karena Diskriminasi kepada Muslim

Parlemen India menyetujui RUU yang akan memberikan kewarganegaraan bagi imigran non Muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan. Dalam pemungutan suara di parlemen, 125 anggota setuju dan 105 menolak. RUU ini juga telah melewati persetujuan di majelis rendah.

Salah satu partai dalam parlemen India, yakni partai berkuasa beraliran Hindu nasionalis, Bharatiya Janata (BJP), sangat mendukung pengesahan UU Kewarganegaraan tersebut. Menurut BJP, UU itu akan memberikan perlindungan bagi warga non Muslim yang melarikan diri dari negaranya karena penindasan berbasis agama.

Meski begitu, partai-partai oposisi menolak UU tersebut. Mereka menilai hukum itu diskriminatif kepada muslim di negara sekuler yang berpenduduk 1,3 miliar orang itu.

4 dari 6 halaman

Awal Kemunculan UU Kewarganegaraan

UU baru yang dulu masih menjadi UU Kewarganegaraan 1955 pertama kali muncul di Parlemen pada Juli 2016. Kemudian UU Kewarganegaraan 1955 diubah dan menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. UU ini sebelumnya tidak menjadikan agama sebagai kriteria kelayakan untuk menjadi warga negara.

Sebelum menjadi UU, RUU Kewarganegaraan disahkan di Lok Sabha pada Januari 2019. Namun UU itu ditolak Majelis Tinggi. Kemudian muncul protes dari negara-negara bagian timur laut dan perlawanan dari oposisi.

Sesuai dengan UU Kewarganegaraan yang baru, imigran yang tidak berdokumen harus tinggal di India minimal satu tahun terakhir atau selama enam tahun untuk memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara UU Kewarganegaraan 1955 yang lama menetapkan persyaratan untuk mendapat kewarganegaraan India, yakni sudah menetap di India selama 12 tahun.

5 dari 6 halaman

Pernyataan Perdana Menteri India

Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi menyampaikan ingin "dengan tegas meyakinkan" sesama warga India bahwa UU tersebut tidak akan mempengaruhi warga negara India dari agama apa pun.

"Tidak ada orang India yang khawatir tentang undang-undang ini. UU ini hanya untuk mereka yang mengalami bertahun-tahun persekusi di luar dan tak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri kecuali India," kata dia melalui Twitter, dilansir dari India Today.

Dia juga mengingatkan saat ini waktunya untuk memperkuat perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Dia mengimbau warganya tak mempercayai desas desus maupun kabar bohong.

"Kebutuhan saat ini bagi kita semua adalah bekerja sama untuk pembangunan India dan pemberdayaan setiap orang India, terutama yang miskin, tertindas dan terpinggirkan. Kami tidak akan mengizinkan kelompok berkepentingan untuk memisahkan kami dan menciptakan kegaduhan," kicaunya.

Pada kicauan lain, dia mengatakan UU Kewarganegaraan disahkan parlemen dengan dukungan yang luar biasa. Sejumlah partai politik dan anggota parlemen diklaim mendukung pengesahan tersebut.

"UU ini menggambarkan budaya penerimaan, harmoni, kasih sayang, dan persaudaraan India yang telah berlangsung selama berabad-abad," kata dia.

6 dari 6 halaman

Penolakan Masyarakat India

Jalan-jalan di India dipadati ribuan pengunjuk rasa untuk memprotes penolakan terhadap UU Amandemen Kewarganegaraan atau CAB yang disahkan, pekan lalu. Ribuan orang, termasuk mahasiswa di Universitas Jamia Millia Islamia, berunjuk rasa menentang UU baru yang akan memberikan status kewarganegaraan terhadap warga berbagai agama, kecuali muslim, yang kabur dari negaranya akibat persekusi berbasis agama.

Pada Minggu (15/12), kekerasan pecah di Universitas Jamia Millia Islamia, New Delhi, setelah polisi menyerbu perpustakaan kampus, menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa dan pengunjuk rasa. Di Universitas Jamia Millia Islamia di Delhi, slogan #SecularIndia memenuhi tembok-tembok bangunan, sejumlah mahasiswa menyampaikan kepada The Associated Press (AP) polisi juga memukul pengunjuk rasa sebelum menyegel semua gerbang kampus.

Tiga bus dibakar selama kerusuhan, dan puluhan orang terluka.

"Kami diperlakukan seperti penjahat. Banyak yang terluka dan saya melarikan diri dari kampus demi keselamatan nyawa saya," kata salah seorang mahasiswa, Tufail Ahmad.

Kemudian bekas lemparan batu pengunjuk rasa termasuk pecahan kaca dan serpihan darah terlihat dalam sebuah rekaman video. Video yang dibagikan kepada AP menunjukkan adegan kekacauan di perpustakaan kampus saat polisi menembakkan gas air mata dan mahasiswa berkerumun di bawah meja dan mengunci diri dalam kamar mandi.

"Polisi memaksa memasuki kampus, tak ada izin diberikan. Pegawai kami dan mahasiswa dipukul dan dipaksa meninggalkan kampus," kata pejabat tinggi Universitas Jamia Millia Islamia, Waseem Ahmad Khan.

Mahasiswa yang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat, termasuk ke Holy Family dimana sekitar 26 mahasiswa dirawat, menurut juru bicara rumah sakit, Father George. (mdk/dan)

Baca juga:
Dampak UU Anti Muslim India, Imran Khan Ingatkan Dunia Ancaman Krisis Pengungsi
Aksi Protes UU Anti-Muslim di India Kian Membara
Ini Alasan Demonstran Tolak UU Kewarganegaraan India
Unjuk Rasa Tolak UU Kewarganegaraan, Warga India Masak Nasi Biryani di Tengah Jalan
Demo Anti UU Kewarganegaraan Meluas, Polisi India Serbu Kampus dan Pukuli Mahasiswa
Polisi Tembak Kerumunan Demonstran Tolak UU Kewarganegaraan di India, Dua Orang Tewas

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami