Indonesia Tolak AS Soal Permukiman Israel di Palestina yang Dianggap Legal

DUNIA | 20 November 2019 17:30 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Baru-baru ini Amerika Serikat (AS) mendeklarasikan permukiman Israel yang dibangun di Palestina dianggap legal. Pernyataan AS itu ditentang semua negara dan juga tak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tetap mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel dengan solusi dua negara dan menolak pernyataan AS tersebut. Demikian disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (20/11).

"Indonesia sudah tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu penyelesaian harus menyeluruh, kembali kepada resolusi PBB tentang two state solution, penyelesaian dua negara supaya ini selesai," jelasnya.

Ma'ruf menegaskan, kesepakatan yang telah dicapai seharusnya tak dilanggar. Indonesia, lanjutnya, tetap konsisten mendukung Palestina sebagai negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota.

"Indonesia konsisten mendukung Palestina sebagai negara merdeka dan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia menolak secara tegas pernyataan Amerika Serikat yang menyebut bahwa pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat tidak bertentangan dengan hukum internasional.

"Pernyataan (AS) ini jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait," kata keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (19/11).

"Indonesia secara konsisten menentang tindakan Israel membangun permukiman ilegal di wilayah Palestina," lanjut pernyataan itu.

Pemerintah Indonesia juga menyatakan, pembangunan permukiman ilegal merupakan bentuk de facto pencaplokan Israel terhadap Tepi Barat dan menjadi penghalang upaya perdamaian konflik Israel-Palestina berdasar solusi dua negara.

"Indonesia mendesak masyarakat internasional bersatu terus memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Palestina," tutup pernyataan itu.

1 dari 1 halaman

AS Legalkan Pendudukan Israel

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan pada Senin (18/11) bahwa AS sedang melunakkan posisinya terkait status permukiman Israel di Tepi Barat.

Ini merupakan ancang-ancang kebijakan terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump yang memutarbalik konsistensi kebijakan luar negeri AS atas isu tersebut selama puluhan tahun.

Pompeo mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak akan lagi mematuhi pendapat hukum Departemen Luar Negeri 1978, demikian seperti dikutip dari Aljazeera, Selasa (19/11/).

Pendapat hukum 1978 dikenal sebagai Memorandum Hansell menjadi dasar penentangan AS --yang dinarasikan dengan hati-hati-- terhadap pembangunan permukiman selama lebih dari 40 tahun kebijakan luar negerinya.

Memorandum Hansell dibentuk dengan merujuk pada konsensus komunitas internasional yang menganggap permukiman tersebut adalah ilegal berdasarkan sebagian pada Konvensi Jenewa Keempat. Konvensi itu melarang kekuatan pendudukan untuk mentransfer sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah pendudukan.

Sumber: Liputan6

Reporter: Rizki Akbar Hasan (mdk/pan)

Baca juga:
Tentara Israel Lukai Wartawan, Jurnalis Palestina Gelar Aksi Solidaritas
Mahasiswa Harvard Hengkang Saat Dubes Israel Beri Kuliah soal Pendudukan di Palestina
Liput Bentrok di Perbatasan, Jurnalis Palestina Tertembak Polisi Israel
Luncurkan Ratusan Roket ke Israel, Siapa Kelompok Jihad Islam Palestina?
Lubang Raksasa Bekas Serangan Udara Israel di Jalur Gaza
Bombardir Israel ke Gaza Tewaskan 32 Warga Palestina