'Kami Tak Akan Biarkan Kashmir Jadi Seperti Palestina'

DUNIA | 9 Agustus 2019 06:38 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Ghulam Mohammad Mir, seorang sopir ambulans di Kashmir, belum bisa berkomunikasi dengan istri dan dua anaknya sejak Senin lalu. Pihak berwenang memberlakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang disengketakan itu: mematikan internet dan ponsel, melarang berbagai gerakan dan menjebloskan para pemimpin Kashmir ke penjara.

Tetapi itu tidak menghentikan pria berusia 42 tahun itu untuk membawa ibu hamil dan pelayan dari desa dan kota ke rumah sakit bersalin utama Lal Ded di Kashmir di kota utama Srinagar.

"Kecuali tentara India dan pos pemeriksaan mereka, tak ada yang terlihat di jalan-jalan. Saya dihajar di beberapa tempat karena menolong pasien sejak kemarin. Apa salah saya?" kata dia dilansir dari Aljazeera, Kamis (8/8).

Mir tahu dia tak pernah melakukan kejahatan apapun namun ambulans yang dikendarainya melintasi jalan-jalan Kashmir yang baru, yang baru saja dicabut status semi-otonomnya - termasuk konstitusi, bendera, dan hak turun-temurun - oleh sayap kanan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, memanfaatkan keputusan terburu-buru dan suara parlemen, membakar bubuk mesiu di Asia Selatan.

"Kehormatan kami telah dikorbankan. Ketika saya mendengar tentang pencabutan itu, saya merasa kehilangan bagian tubuh saya. Kashmir tidak akan lagi sama," sesalnya.

"Zulm, zulm, zulm (ketidakadilan)," kata Ghulam Mohammad Reshi (73) dengan nada marah, seorang petani di wilayah utara Tangmarg, yang juga melewati beberapa pos pemeriksaan militer untuk mencapai rumah sakit dengan putrinya yang dalam proses persalinan.

"Sementara kami harus menepati jam malam dari pihak berwenang untuk melakukan perjalanan di jalan kami sendiri, orang India merayakan duka kami dengan membagikan manisan," katanya, merujuk pada video warga India tengah bergembira ditayangkan di Kashmir pada satu-satunya saluran TV milik negara di wilayah tersebut, Doordarshan.

1 dari 2 halaman

Blokade Internet

Sebelum India mengakhiri status khusus Kashmir dan membaginya menjadi dua wilayah yang akan langsung dikendalikan New Delhi, puluhan ribu pasukan India dikerahkan untuk mencegah potensi pemberontakan, di samping setengah juta pasukan yang telah ditempatkan di sana.

"Pemadaman ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami terpaksa menyimpan video dan foto-foto kami di flashdisk kami, yang kemudian dikirim ke jaringan koran dan televisi di Delhi secara fisik oleh orang-orang yang terbang dari wilayah lembah ini," kata jurnalis senior majalah yang berbasis di Delhi, yang tak disebutkan namanya, kepada Aljazeera.

"Jurnalis lain meminta jaringan internet di kantor-kantor pemerintah dan rumah sakit dengan ketersediaan fasilitas internet darurat," imbuhnya.

Meskipun beberapa koran terkemuka berhasil mencetak surat kabar mereka pada hari Selasa, sebagian besar berita adalah kawat atau artikel yang dikuratori, karena pers lokal tetap tidak berfungsi. Situs web surat kabar terkemuka menunjukkan pembaruan unggahan berita pada 4 dan 5 Agustus ketika blokade internet dimulai.

2 dari 2 halaman

Menolak Peraturan India

Wilayah Himalaya yang indah itu masih diperebutkan India dan Pakistan, yang telah berperang dua kali sejak 1947. Pada Februari tahun ini, kedua negara yang bermusuhan itu nyaris perang ketiga setelah seorang pemberontak Kashmir menabrakkan mobilnya yang sarat dengan bahan peledak ke konvoi tentara India, menewaskan lebih dari 40 tentara India dan memicu serangan udara antara pasukan udara India dan Pakistan.

Pemberontak bersenjata dan pengunjuk rasa sipil menginginkan kemerdekaan Kashmir atau bergabung dengan Pakistan melalui plebisit (pemungutan suara) yang didukung PBB. Pemberontakan berintensitas rendah terhadap pemerintahan India telah membara sejak tahun 1989, menyebabkan puluhan ribu, kebanyakan warga sipil, tewas.

Pakistan mengatakan jika New Delhi mencoba mengubah demografi Kashmir dengan menempatkan lebih banyak orang India di sana, itu dapat mengubah hasil plebisit di masa depan.

Aljazeera mewawancarai beberapa penduduk lokal yang takut dengan perubahan demografi di wilayah mayoritas Muslim itu, sekarang warga India di luar Kashmir yang didominasi Hindu bisa membeli properti dan bekerja di pemerintahan di Kashmir.

"Kekhawatiran terbesar kami adalah bahwa subjek non-negara bisa mengalahkan kami dan segera mengubah kami menjadi minoritas. Masa depan tampak suram," kata Nabi Khan (65) yang telah membawa menantunya ke rumah sakit bersalin ketika berita menyebar tentang akhir status khusus Kashmir.

Di rumahnya di Abi Guzar, Srinagar, Safiya Nabi (66) mengaku gelisah sejak putranya memberitahunya tentang nasib otonomi Kashmir.

"Kami akan bertarung di jalanan tetapi tidak akan menerima kekuasaan India, yang mengkhianati kami," kata dia.

Terakhir kali pembatasan parah diberlakukan di Kashmir pada 2016 setelah pembunuhan pemimpin pemberontak Burhan Wani, yang memicu berbulan-bulan protes anti-India yang menewaskan hampir 100 orang. ini, otoritas India tidak hanya menangkap separatis, mereka juga telah menahan para pemimpin pro-India, bersama dengan para pendukung mereka menjelang Iduladha.

"Kami tidak akan merayakan Idul Adha. Ini adalah duka. Di bawah konspirasi yang terencana dengan baik, muslim wilayah ini dihukum," kata pengusaha Ahmed.

Khawatir pemberontakan massal, India memerintahkan para peziarah dan wisatawan Hindu untuk mengosongkan wilayah itu dengan menyebut "ancaman teror". Polisi menggeledah hotel dan rumah perahu, meminta turis meninggalkan wilayah itu, mendorong serangkaian imbauan dari Inggris, Jerman, Israel, dan Australia kepada warga mereka untuk tidak berlibur di wilayah tersebut.

"Saya menghabiskan satu bulan di sini dan mempunyai banyak teman. Perasaan saya mengatakan bahwa apa yang coba dilakukan pemerintah India adalah sesuatu yang bukan untuk kepentingan rakyat Kashmir," kata Rachel Jones (41), seorang turis AS kelahiran Kanada kepada Aljazeera.

"Jadi, saya memutuskan untuk tetap di sini. Saya merasa kehadiran saya sangat penting untuk menunjukkan solidaritas pada masyarakat Kashmir," tambahnya.

"Saya tiba tujuh hari yang lalu. Saya punya rencana trekking selama 25 hari tetapi karena pengumuman meminta wisatawan keluar dari sini, saya harus mempersingkat rencana saya," kata Anuja Bose, wisatawan dari negara bagian Goa bagian barat India.

"Sejauh ini, saya berjalan-jalan sendiri di lembah Kashmir. Orang-orang di sini sangat baik," imbuhnya.

Para pemilik hotel mengatakan imbauan larangan berkunjung yang tiba-tiba membuat usahanya mati di daerah di mana perekonomian telah kacau.

"Tadinya usaha kami berjalan baik. Sekarang tidak lagi," kata Jehangir Ahmad (33), seorang pemilik penginapan di Dal Gate.

"Polisi dan tentara membuat takut tamu-tamu kami. Dan sementara saya terkejut mendengar India mencabut status khusus kami, beberapa wisatawan India di penginapan saya bergembira tapi saya tidak bisa mengutarakan ketidakpuasan saya kepada mereka. Di dalam hari saya berkata 'Kalian merampas suara kami, dan sekarang, tanah kami'," jelasnya.

Pengusaha lainnya, Waseem Wani (32) mengatakan Kashmir akan dibuat seperti Tepi Barat di mana pemukim Israel mendorong dan memeras penduduk setempat dari lingkungan mereka.

"Kami telah menghadapi kekejaman sejak empat dekade terakhir, tetapi sekarang saya benar-benar khawatir tentang masa depan anak-anak saya. Apa yang akan mereka hadapi?" Wani bertanya.

"Ketika saya memikirkan semua ini, gambar anak-anak Palestina muncul di benak saya dan saya menangis. India mencurangi kami setelah 70 tahun," katanya. "Tapi kami tidak akan membiarkan Kashmir menjadi Palestina lainnya."

Baca juga:
Konflik Kashmir, Pakistan Setop Layanan Kereta ke India
India Tangkap Ratusan Warga Kashmir, Satu Pendemo Tewas
India Batasi Akses Komunikasi, Warga Kashmir Dilanda Kecemasan
Pakistan Usir Utusan India Terkait Konflik Kashmir
India dan Pakistan Terlibat Baku Tembak di Sepanjang Garis Kontrol Kashmir
PM Pakistan Janji Lawan Keputusan India Soal Pencabutan Otonomi Kashmir

(mdk/pan)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.