Kemlu Gandeng Organisasi Internasional Agar Negara Berkembang Bisa Dapat Obat Murah

DUNIA | 18 September 2019 15:52 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) bekerja sama dengan organisasi internasional, South Centre mengadakan loka karya untuk membahas polemik tentang perlindungan hak paten dan akses terhadap obat-obatan, Rabu (18/9) di Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya menyiasati akses mendapatkan obat murah.

"Kita ingin menyiasati aturan-aturan internasional supaya negara-negara berkembang bisa membeli obat yang lebih murah," ujar Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemlu Dindin Wahyudin ditemui di sela acara.

Dengan hak paten penemuan obat, seseorang dapat mengatur harga penjualan produknya. Direktur Eksekutif South Centre Carlos M. Correa mengatakan, pemilik hak paten memiliki kewenangan untuk mengatur harga jual obat temuannya. Hal inilah yang sering kali menyebabkan harga obat melambung.

"Sebagai contoh, obat untuk hepatitis C yang hak patennya ada di Amerika, harga untuk setiap pilnya, hanya satu pil mencapai seribu dolar," Correa mencontohkan.

Tanpa hak paten, masyarakat bisa mendapatkan obat dengan harga yang jauh lebih murah. Namun, di saat yang sama hak kesejahteraan sang penemu obat tengah dilanggar. Kondisi dilematis ini yang menjadi fokus utama Kemlu dan South Centre.

"Permasalahan selama ini adalah polemik antara hak paten penemuan obat dan harga obat-obatan itu sendiri," jelas Correa.

Profesor Universitas Buenos Aires itu mengatakan, mahalnya harga obat-obatan dapat disiasati dengan menguatkan industri farmasi lokal. Dengan demikian, pasokan obat generik yang berkualitas dapat dipenuhi.

Di samping itu, aturan hukum internasional juga harus dapat memastikan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat. "Para pasien dapat benar-benar mendapatkan akses pengobatan yang mereka butuhkan," harap Correa.

Sementara, menurut Dindin diskusi hak paten dan akses obat-obatan ini juga menjadi langkah awal bagi Kemlu, sebelum menjadi koordinator Foreign Policy of Global Health (FPGH) di tahun depan. FPGD menjadi wadah diskusi yang dihadiri oleh tujuh menteri terkait kebijakan kesehatan dari negara berbeda, yaitu Brasil, Prancis, Indonesia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, dan Thailand.

Reporter Magang: Anindya Wahyu Paramita

Baca juga:
Indonesia Kritik Rencana Netanyahu Rebut Paksa Tepi Barat Palestina
Kemlu Anugerahkan 17 Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI 2019
Menlu Retno Tekankan Pentingnya Diplomasi Digital untuk Melawan Ancaman Terorisme
Kemlu Imbau Nelayan Tidak Melaut di Sabah, Ada Potensi Abu Sayyaf Beraksi
Menlu Retno Beberkan Strategi Pemerintah Lindungi WNI di Negara Konflik
Dalam Lima Tahun, Kemlu Bebaskan 297 WNI dari Hukuman Mati

(mdk/pan)

TOPIK TERKAIT