KJRI Johor diduga lakukan pungli terhadap TKI

KJRI Johor diduga lakukan pungli terhadap TKI
Kuitansi sebagai bukti pungutan liar di KJRI Johor Bahru, Malaysia. (istimewa/merdeka.com)
DUNIA | 16 Maret 2012 15:44 Reporter : Faisal Assegaf

Merdeka.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru, Malaysia, diduga melakukan pungutan liar terhadap para tenaga kerja ilegal asal Indonesia yang akan membuat paspor. Pungutan haram itu 5 ringgit untuk biaya foto.

Padahal, sudah ada ketetapan dan tidak ada biaya tambahan," kata sumber merdeka.com saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat, (16/3). Dia menambahkan pungutan haram itu berlaku bagi pembuatan paspor 24 halaman. Dia memperkirakan praktek pungutan liar itu sudah berlangsung lama.

Sesuai ketentuan di KJRI Johor, biaya pembuatan paspor 24 halaman sebesar 18 ringgit, sedangkan paspor 48 halaman senilai 75 ringgit.

Sumber yang sama menjelaskan pungutan liar itu atas perintah Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Jonas Tobing. Setelah informasi itu terkuak, kata dia, pada 23 Februari 2012, pungutan itu dihentikan.

Salah satu korban pungutan liar itu adalah Irna Wati binti Mushmin, asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Perempuan 31 tahun ini mengurus paspor pada 23 Februari 2012. Kuitansi resmi yang dia terima pukul 12.00 siang waktu setempat tertulis biaya yang harus dibayar 18 ringgit.

Namun, dia juga disodori kuitansi tidak resmi (meski terdapat nama KJRI, tapi tanpa lambang Garuda). Nilainya 5 ringgit. Dalam kuitansi itu ditulis 5 ringgit itu buat biaya foto. Dengan terpaksa, Irna meneken kuitansi itu.

Jonas Tobing yang dihubungi terpisah, membantah pihaknya melakukan pungutan liar terhadap para TKI ilegal yang ingin mendapatkan paspor. Dia juga menjamin tidak ada staf konsulat yang melakukan tindakan terlarang itu. "Itu tidak benar. Tidak ada orang KJRI berbuat seperti itu, saya jamin," dia menegaskan.

Dia bahkan menuding para calo yang kerap berkumpul di depan gedung konsulat sebagai pembuat ulah. Dia menyatakan mereka yang mencatut nama orang konsulat atas pungutan liar yang masih berlangsung sampai sekarang.

(mdk/fas)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami