Media China Kampanyekan Informasi Hoaks tentang Demonstran Hong Kong

Merdeka.com - Ketika serpihan peluru mengenai mata seorang perempuan Hong Kong sewaktu pengunjuk rasa bentrok dengan polisi, pemerintah China segera merespons peristiwa itu: Stasiun televisi pemerintah melaporkan perempuan itu luka bukan karena dihajar seorang polisi, tapi oleh pengunjuk rasa.

Tak hanya sampai di situ. Media China juga mengunggah foto seorang perempuan sedang menghitung uang tunai di pinggir jalan dan mengatakan para pendemo membayar provokator.

Dikutip dari laman the New York Times, Rabu (14/8), pemberitaan itu lebih dari sekadar pelintiran atau berita hoaks. Partai Komunis China punya kekuasaan mengontrol pemberitaan media di seantero China dan kini mereka melancarkan perang informasi terhadap para demonstran Hong Kong.

Dalam beberapa hari belakangan ini China lebih agresif menanggapi sentimen anti-Barat melalui media pemerintah dan media sosial dan mereka memanipulasi konteks sebuah foto dan video untuk menyerang balik demonstran. Para pejabat China sudah menyebut tindakan para demonstran adalah terorisme.

1 dari 2 halaman

Dua Versi Pemberitaan

Alhasil, baik di daratan China dan luar negeri, ada dua versi pemberitaan. Yang terlihat di Hong Kong adalah benar-benar gerakan demonstrasi. Tapi di China, sekelompok kecil pengunjuk rasa melakukan kekerasan, tanpa dukungan warga setempat, dan dipicu oleh intelijen asing, mereka menyerukan kemerdekaan Hong Kong dan ingin menghancurkan China.

Narasi ini kurang lebih menggambarkan bagaimana pemimpin China, termasuk Presiden Xi Jinping, mengobarkan kesalahpahaman, membakar kemarahan publik China.

Warga Negeri Tirai Bambu yang memakai Weibo, media sosial China semacam Twitter, menyerukan Beijing untuk bertindak.

"Memukuli mereka dengan alat pemukul kertas tidaklah cukup," kata seorang pengguna. "Mereka harus dipukuli sampai mati. Kirim saja beberapa tank untuk membersihkan mereka."

China kerap menerapkan sensor dengan cepat untuk menghapus komentar negatif namun banyaknya komentar serupa yang dibiarkan berarti pemerintah memberi toleransi terhadap komentar-komentar itu.

China selama ini selalu mengatur apa yang boleh dibaca dan dilihat warganya. Tindakan ini mengingatkan orang pada strategi serupa yang dipakai negara lain, misalnya Rusia.

"Propagandis saling mengamati satu sama lain dan mereka saling belajar," ujar Peter Pomerantsev, penulis buku 'This is Not Propaganda', buku anyar yang memperlihatkan pemerintah otoriter memanfaatkan media sosial untuk kepentingan mereka.

2 dari 2 halaman

Sikap China Berubah

Penyebaran berita hoaks itu jelas bertujuan untuk melemahkan simpati terhadap demonstran Hong Kong yang kini menuntut kebebasan demokrasi bagi tujuh juta warga mereka.

Ketika awal mula demonstrasi di Hong Kong pecah Juni lalu, media pemerintah China dan para pejabat mereka tak mengindahkan peristiwa itu.

Namun semua itu berubah pada 1 Juli ketika demonstran Hong Kong merangsek ke gedung parlemen. Sejumlah pemberitaan di media pemerintah China mengecam peristiwa itu tanpa menjelaskan apa yang diprotes oleh pengunjuk rasa.

Sejak itu media pemerintah China selalu membela polisi Hong Kong, mengecam demonstran dan menuding negara Barat sebagai dalang di balik kerusuhan.

(mdk/pan)