Menteri Kehakiman Lebanon Mengundurkan Diri Setelah Ledakan Beirut

Menteri Kehakiman Lebanon Mengundurkan Diri Setelah Ledakan Beirut
Menteri Kehakiman Lebanon Marie-Claude Najm. ©Reuters
DUNIA | 10 Agustus 2020 19:19 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Menteri Kehakiman Lebanon Marie-Claude Najm mengajukan pengunduran diri pada Senin, dan ini adalah pengunduran diri pejabat pemerintah terbaru setelah ledakan mematikan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus yang menewaskan 158 orang dan melukai 6.000 orang lainnya.

Dalam surat pengunduran dirinya, Najm menyinggung ledakan Beirut dan unjuk rasa sebagai alasannya mundur, seperti dilaporkan Reuters.

Beberapa anggota parlemen, dua anggota kabinet, dan salah satu duta besar juga mengundurkan diri menyusul ledakan yang meluluhlantakkan Beirut dan membuat 300.000 warga kehilangan rumah. Demikian dilansir Alarabiya, Senin (10/8).

Menteri Penerangan, Manal Abdel Samar dan Menteri Lingkungan Demianos Kattar juga mengundurkan diri. AP melaporkan, jika tujuh dari 20 menteri dalam pemerintahan Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri, kabinet secara efektif akan menjadi pemerintahan sementara.

Investigasi resmi belum menentukan penyebab ledakan, tetapi laporan awal menunjukkan, 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan sejak 2014 terbakar dan menyebabkan ledakan. Pihak berwenang tahu bahan kimia itu ada dan selama bertahun-tahun gagal memusnahkannya. Kerugian akibat ledakan itu diperkirakan antara USD 10 miliar hingga USD 15 miliar.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Najm sebelumnya mengadvokasi independensi peradilan dan vokal di masyarakat sipil sebagai anggota pendiri "Khalas!" 2007 kampanye yang mencari solusi damai untuk konflik sektarian yang sedang berlangsung.

Negara ini menghadapi krisis keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan juga bergulat dengan pandemi virus corona yang sedang berlangsung. Situasi ekonomi telah menyaksikan pemotongan gaji dan harga pangan naik karena inflasi terus berlanjut. Sekitar setengah dari populasi berada di bawah garis kemiskinan.

Kelompok pemantau, termasuk Human Rights Watch, menyerukan penyelidikan independen atas ledakan itu, yang menurut Presiden Lebanon Michel Aoun akan membuang-buang waktu.

"Tujuan dari seruan untuk penyelidikan internasional dalam kasus pelabuhan buang-buang waktu," kata Aoun dalam pernyataan yang diterbitkan kantornya.

(mdk/bal)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami