Hot Issue

Militer Myanmar Krisis Keuangan, Tentara Terpaksa Jadi "Debt Collector"

Militer Myanmar Krisis Keuangan, Tentara Terpaksa Jadi "Debt Collector"
Pemasangan jaringan listrik di sebuah rumah di pinggiran kota Yangon, Myanmar, Januari 2021. ©Ye Aung Thu/AFP
DUNIA | 18 Januari 2022 07:27 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Guru itu baru saja bangun dari tempat tidur ketika empat tentara angkatan darat Myanmar menggedor pintunya. Tagihan listriknya telat, kata mereka, dan memerintahkan guru perempuan itu segera membayar di kantor PLN.

Guru itu, Daw Thida Pyone, bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak.

"Seorang tentara menodongkan senjata kepada saya dan mengatakan, 'Kalau kamu lebih memilih uangmu daripada nyawamu, jangan bayar tagihannya," kenangnya, dikutip dari The New York Times, Senin (17/1).

Dia ketakutan dan bergidik ngeri. Dia langsung mengambil uangnya dan langsung ke kantor PLN, bahkan tanpa sempat mengganti baju tidurnya.

Setelah militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 1 Februari 2021, jutaan orang meninggalkan pekerjaan mereka sebagai bentuk protes. Jutaan orang mulai menolak membayar listrik, sebuah tindakan pembangkangan sipil yang bertujuan untuk menghilangkan sumber pendapatan junta.

Para ahli meragukan upaya-upaya seperti ini saja bisa meruntuhkan rezim junta militer. Tapi 11 bulan setelah kudeta, militer tampaknya mulai kesulitan anggaran sehingga memerintahkan para tentara sebagai penagih hutang atau debt collector.

Selama berminggu-minggu, kata para penduduk, para tentara menggedor pintu demi pintu bersama pegawai PLN untuk menagih pembayaran listrik di berbagai kota besar, termasuk Yangon dan Mandalay.

Ancaman tentara tersebut kepada Thida Pyone sebagai salah satu bagian tindakan keras rezim yang meluas untuk menindak para pengunjuk rasa jalanan dan gerakan pembangkangan sipil. Tentara dan polisi telah membunuh sedikitnya 1.466 warga sipil, termasuk hampir 200 orang yang tewas dalam penyiksaan di pusat interogasi, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Sediktinya 85 anak muda yang ikut demo ditembak di kepala.

2 dari 3 halaman

Pendapatan rezim anjlok

Kudeta dan tindakan keras militer setelahnya telah mendorong krisis ekonomi ketika jutaan orang meninggalkan pekerjaannya sebagai bentuk protes, termasuk para dokter, pegawai bank, pegawai PLN, dan pegawai kereta api. Sebagian besar dari mereka belum kembali bekerja.

Perekonomian Myanmar sebelumnya telah diproyeksikan tumbuh di 2021, tapi dengan kudeta dan pandemi Covid-19, Bank Dunia memperkirakan justru mengalami kontraksi lebih dari 18 persen. Program Pembangunan PBB (UNDP) memprediksi angka kemiskinan urban atau perkotaan akan naik tiga kali lipat pada awal 2022, menurut laporan bulan Desember berdasarkan survei terhadap 1.200 rumah tangga.

Mata uang Myanmar, kyat, anjlok sejak kudeta menjadi kurang dari setengah dari nilai tukar sebelumnya, membuat harga-harga barang impor seperti bahan bakar dan minyak goreng melonjak.

Persediaan uang tunai menipis karena orang-orang kurang percaya pada bank dan menimbun kyat. Banyak ATM tidak lagi berfungsi. Nasabah yang menginginkan uangnya harus mendapatkan token secara online atau membuat janji temu melalui telepon; keduanya hampir tidak mungkin dilakukan. Kebanyakan orang mendapatkan uang tunai dari rekening mereka dengan mentransfernya ke broker dan membayar komisi sebanyak 7 persen.

“Dalam 10 bulan terakhir, negara ini telah kehilangan semua keuntungannya dari 10 tahun terakhir,” jelas seorang pakar ekonomi yang berbasis di Myanmar, U Hein Maung.

Hein Maung mengatakan, penurunan pembayaran listrik, serta pendapatan pajak dan bantuan pembangunan internasional, merugikan rezim sekitar sepertiga dari pendapatan yang biasa diterima oleh pemerintah sebelumnya.

Banyak layanan publik, seperti fasilitas kesehatan dan sekolah, hampir tidak berfungsi, dan rezim telah menghentikan banyak program jangka panjang yang bergantung pada pendanaan negara, seperti proyek infrastruktur.

Namun demikian, posisi militer masih lebih beruntung daripada rakyat.

“Militer memiliki bisnis dan bank sendiri,” katanya.

“Mereka dapat bertahan hidup meskipun kenyataan bahwa segala sesuatu yang lain telah runtuh. Dan mereka punya senjata, tentu saja.”

3 dari 3 halaman

Merasa bersalah

Pemerintah oposisi atau pemerintah bayangan yang disebut Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), telah mendesak masyarakat berhenti membayar listrik. Pada September, disebutkan bahwa 97 persen warga di Mandalay dan 98 persen di Yangon telah mengikuti anjuran tersebut, merugikan juta sampai USD 1 miliar.

Ko Shi Thu Aung (24), yang menjual baju-baju vintage secara online, belum membayar listrik sejak Februari untuk mendukung gerakan pembangkangan publik. Tapi pada Hari Natal, para tentara mendatangi rumahnya dan memutus jaringan listriknya. Setelah dua hari tanpa listrik, dia memutuskan membayar listrik karena tidak punya pilihan lain.

"Kalau tidak ada listrik, saya tidak bisa bekerja," ujarnya saat dia mengantre dengan 300 orang lainnya untuk membayar listrik di kantor PLN Mandalay.

"Saya merasa tidak enak karena uang kami akan menjadi peluru untuk membunuh rakyat."

Dia mengatakan akan menebus perasaan bersalahnya dengan menyumbang lebih banyak daripada total tagihan listrinya ke Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), milisi anti rezim yang dibentuk sejak kudeta.

Para penentang rezim juga menargetkan sumber pendapatan rezim lainnya dengan tidak menyambung SIM atau mendaftarkan mobil mereka. Para tentara mulai berusaha mengumpulkan lebih banyak uang dengan menghentikan para pengendera secara acak dan memeriksa dokumen mereka.

Dan pendapatan dari penjualan lotere yang dikelola negara turun hampir nol setelah sebagian besar masyarakat berhenti membeli karcis lotere.

Para penentang rezim juga memboikot perusahaan milik militer, yang mengoperasikan dua konglomerasi dengan lebih dari 120 anak perusahaan. Di antara perusahaan yang terdampak yaitu perusahaan bir, bank, pabrik rokok, hotel, perusahaan asuransi dan perusahaan seluluer Mytel, perusahaan bersama dengan Kementerian Pertahanan Vietnam.

Di Mandalay, di mana listrik padam setiap hari selama berjam-jam, kampanye rezim untuk menagih pembayaran listrik dimulai pada Oktober lalu.

Pemadaman listrik hal biasa sebelum kudeta tapi sekarang ini durasinya lebih panjang dan lebih sering. Kementerian Energi menyalahkan hal ini karena naiknya harga gas alam impor empat kali lipat.

Terkadang, saat menagih pembayaran listrik, para tentara memutuskan kabel yang mengalirkan listrik ke rumah warga.

Seorang dokter gigi di Mandalay, Dr Wai Phyo Aung (36) mengatakan, para tentara datang ke lingkungannya pada akhir Desember dan memutuskan saluran listrik warga dengan tagihan listrik yang sangat besar. Dia mengatakan, seorang pria yang memoto seorang tentara memutus kabel listrik ditangkap.

Tapi dia mengatakan akan menolak untuk menyerahkan sepeser uang kepada rezim militer. Dia belum membayar listrik sejak kudeta.

"Kalau mereka datang ke rumah saya dan memutus listriknya, saya tidak peduli," ujarnya.

"Saya tidak akan pernah membayar tagihan itu. Saya bahkan tidak peduli kalau mereka membunuhku. Saya tidak akan membiarkan uang saya membunuh penduduk dan memberi makan anggota militer," tegasnya.

Thida Pyone berdiri di antrean pembayaran listrik mengatakan dia tidak punya pilihan lain.

"Mereka mengancam rakyat dengan segala cara yang memungkinkan," ujarnya.

"Saya merasa bersalah membayar tagihan ini, tapi saya takut mereka akan membunuhku."

(mdk/pan)

Baca juga:
Memahami Kudeta Militer Myanmar yang Sudah Tewaskan Ribuan Nyawa
Junta Myanmar Tambah Lima Dakwaan Korupsi Bagi Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi Kembali Dijatuhi Hukuman Empat Tahun Penjara
Brutalnya Taktik Militer Myanmar: Bakar Desa dan Bantai Warga Secara Sistematis
Cerita Mereka yang Bertaruh Nyawa Demi Melaporkan Kudeta kepada Dunia
Kumpulan Foto Terbaik Peristiwa Dunia Sepanjang 2021

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami