Negara Bagian di India Larang Pindah Agama karena Menikah, Dihukum 10 Tahun Penjara

Negara Bagian di India Larang Pindah Agama karena Menikah, Dihukum 10 Tahun Penjara
DUNIA | 27 November 2020 12:19 Reporter : Iqbal Fadil

Merdeka.com - Negara bagian Uttar Pradesh mengeluarkan aturan baru yang melarang seseorang pindah agama karena alasan menikah. Pelaku diancam dengan hukuman 10 tahun penjara.

Politisi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu yang berkuasa menuduh para pria muslim mencuci otak wanita Hindu agar masuk Islam sebelum menikah - sebuah praktik yang mereka gambarkan sebagai "Cinta Jihad" - dan menuduh itu adalah konspirasi yang lebih luas untuk mengubah demografi di India .

Pihak berwenang di Uttar Pradesh yang diperintah BJP mengatakan undang-undang itu diperlukan karena mereka telah mendokumentasikan lebih dari 100 kasus pindah agama paksa di negara bagian itu.

"Cara di mana perpindahan agama dilakukan dengan menggunakan tipu daya, kebohongan, kekerasan, dan ketidakjujuran sangat menyayat hati, dan penting untuk memiliki undang-undang dalam hal ini," kata juru bicara pemerintah Uttar Pradesh seperti dilansir The Telegraph, Kamis (26/11).

RUU serupa telah diajukan di dua negara bagian lain yang diperintah BJP, Madhya Pradesh dan Haryana.

Uttar Pradesh, negara bagian yang memiliki populasi lebih dari 200 juta orang, dapat mengizinkan pindah agama setelah menikah tetapi hanya jika aplikasi diajukan ke hakim distrik dua bulan sebelumnya dan ditinjau oleh komite.

Pada kenyataannya, konversi agama yang dipaksakan sangat jarang terjadi dan sekitar 80 persen dari 1,38 miliar warga India tetap memeluk agama Hindu.

Minggu lalu, lima negara yang dikuasai oposisi mengutuk undang-undang "Cinta Jihad" sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pribadi dan serangan terhadap sekularisme India.

"RUU tersebut adalah upaya terbaru untuk memecah belah bangsa dan mengganggu kerukunan komunal," cetus Ashok Gehlot, kepala menteri Rajasthan, yang berasal dari Partai Kongres oposisi.

BJP telah dituduh menerapkan serangkaian kebijakan Islamofobia sejak Perdana Menteri Narendra Modi terpilih kembali dengan kemenangan telak pada 2019.

Ini termasuk pencabutan status otonom yang dinikmati satu-satunya negara bagian India yang mayoritas Muslim di Jammu dan Kashmir sejak kemerdekaan dan pengenalan undang-undang baru yang hanya menawarkan kewarganegaraan kepada minoritas agama non-Islam yang melarikan diri dari penganiayaan di Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. (mdk/bal)

Baca juga:
India Lanjutkan Blokir Aplikasi China, Kali Ini Giliran AliExpress
Kashmir Membeku Seusai Diguyur Hujan Salju Pertama
Tertabrak Kereta, Anjing Jalanan di India Kini Hidup dengan Kaki Palsu
Kisah Tragis Gulnaz Khatoon Dibakar Hidup-Hidup Pria yang Ditolak Menikahi
Mengenal Robot 'Mitra', Asisten Tim Medis di India Tangani Pasien Virus Corona
8 Makanan India yang Wajib Dicoba, Enak dan Sesuai Selera Orang Indonesia

TOPIK TERKAIT
more tag

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami