Peringati Hari HAM Sedunia, AS Singgung Penindasan China Terhadap Muslim Xinjiang

DUNIA | 11 Desember 2019 13:46 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 2019, Amerika Serikat (AS) menyinggung pelanggaran HAM di berbagai negara, salah satunya penindasan masyarakat Muslim Xinjiang oleh pemerintah China. Dalam peringatan setiap tanggal 10 Desember tersebut, AS mengatakan otoritas moral sebuah pemerintahan pada umumnya berasal dari kesediaannya untuk melindungi hak dan kebebasan yang disebutkan dalam Deklarasi Universal HAM (UDHR). Sayangnya, tidak semua negara mendemonstrasikan kesediaan ini.

"Pemerintah China terus menekan anggota kelompok minoritas agama dan etnik di Xinjiang, Tibet, dan lokasi-lokasi lain," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo melalui rilis yang diterima merdeka.com dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu (11/12).

Penindasan China atas masyarakat Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang terungkap melalui dokumen yang bocor belum lama ini. Dalam dokumen itu terungkap perlakukan China terhadap masyarakat Muslim yang ditahan di kamp-kamp di Xinjiang yang diklaim China sebagai pusat pelatihan kejuruan. Sejumlah mantan tahanan di kamp-kamp tersebut juga buka suara atas penyiksaan yang mereka alami.

Tak hanya itu, Pompeo juga menyinggung China yang menghalangi kebebasan yang dijamin di bawah Deklarasi Gabungan Sino-Inggris dan Hukum Dasar bagi warga Hong Kong. Dalam beberapa bulan terakhir, unjuk rasa pecah di Hong Kong yang awalnya menolak RUU ekstradisi pelaku kejahatan ke China.

Dalam penyataan tersebut, Pompe juga menyinggung Iran, Suriah dan Venezuela. Dia menuding rezim di tiga negara tersebut melakukan pelanggaran HAM berat setiap hari.

"Agar negara-negara seperti China, Iran, Suriah, dan Venezuela bisa mendapatkan kembali moral otoritas mereka di mata negara-negara yang cinta kebebasan, mereka harus mendedikasikan diri mereka kembali terhadap perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Pada 1948, Sidang Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM (UDHR) untuk mengidentifikasi hak dan kebebasan bagi setiap individu di semua negara. Saat itu mantan ibu negara AS, Eleanor Roosevelt memimpin Komisi HAM PBB yang menyusun dokumen bersejarah ini.

"Inspirasi Ibu Roosevelt ketika menjabarkan hak-hak individu yang tidak dapat dicabut berasal dari tradisi mendalam Amerika. Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi AS, dan UU Hak senantiasa memandu bangsa Amerika Serikat selama lebih dari 200 tahun dalam upaya mendorong hak dan kebebasan," jelasnya.

"Berkat Ibu Roosevelt dan UDHR, kini ada lebih banyak orang di seluruh dunia yang dapat menikmati hak dan kebebasan yang tidak dimiliki sebelum deklarasi ini diadopsi," lanjutnya.

Melalui peringatan hari HAM sedunia 2019, Pompeo menegaskan kembali komitmen AS terhadap perlindungan dan promosi kebebasan yang mendasar, universal, dan esensial.

"Amerika Serikat akan terus menjadi pendukung setia mereka yang memperjuangkan hak-hak yang tidak dapat dicabut dan harga diri manusia," pungkasnya. (mdk/pan)

Baca juga:
China Klaim Warga Uighur Telah 'Lulus' dari Kamp di Xinjiang dan Hidup Bahagia
China Diduga Kumpulkan DNA untuk Memetakan Wajah Muslim Uighur
Bikin Video Make-Up Sambil Kecam China Soal Uighur, Gadis AS Diblokir TikTok
Problematika TikTok Diamkan Kritik Soal Uighur
Bungkamnya Negara-negara Islam atas Penindasan Muslim Uighur di China
Bocoran Dokumen Ungkap Peran Partai Komunis China dalam Kamp Penahanan Muslim

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.