Selandia Baru Tarik 50.000 Lebih Senjata Dari Warga Setelah Insiden Penembakan Masjid

Selandia Baru Tarik 50.000 Lebih Senjata Dari Warga Setelah Insiden Penembakan Masjid
Senjata api yang berhasil ditarik dengan skema pembelian kembali oleh pemerintah Selandia Baru.. ©2019/New Zealand Police/Getty Images via Aljazeera
DUNIA | 20 Desember 2019 13:47 Reporter : Hari Ariyanti

Merdeka.com - Setelah insiden penembakan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan menarik atau membeli kembali senjata milik warga. Sampai hari ini, jumlah senjata yang berhasil ditarik sebanyak 56.350 unit.

Serangan penembakan yang terjadi pada 15 Maret lalu dimana 51 jemaah masjid tewas segera mendorong pelarangan kepemilikan senjata termasuk senjata semi otomatis militer yang digunakan oleh teroris dalam penyerangan tersebut.

Pemerintah kemudian menetapkan skema pembelian kembali disertai dengan amnesti, memberi pemilik senjata sejumlah bayaran dan jaminan tak boleh ada pertanyaan ketika mereka menyerahkan senjata yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang baru.

Polisi mengatakan pada hari Jumat sebanyak 56.350 senjata api dan 188.000 bagian telah diserahkan dan penyerahan senjata dibatasi sampai pukul 20.00 hari ini.

"Tidak akan ada perpanjangan - siapa pun dapat kehilangan izin senjata api mereka dan dapat menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara," kata polisi, dilansir dari Aljazeera, Jumat (20/12).

Pendukung pengendalian senjata mengatakan skema tersebut berhasil meskipun ditentang sejumlah pemilik senjata api.

Dewan Kepemilikan Senjata Api Berlisensi (COLFO) memperkirakan ada 170.000 senjata api yang dilarang di Selandia Baru, kurang dari sepertiga dari senjata ilegal berhasil ditarik.

"Skema ini nampak seperti kegagalan karena terburu-buru dalam menerapkan solusi politik dan ideologis, bukannya mengembangkan pemerintahan yang lebih adil dan masuk akal," kata juru bicara COLFO, Nicole McKee.

Tetapi polisi tidak menyampaikan berapa perkiraan resmi jumlah senjata api ilegal. Profesor hukum Universitas Waikato, Andrew Gillespie mengatakan tidak ada cara untuk mengukurnya secara akurat.

"Saya tidak tahu bagaimana mereka (COLFO) mencapai angka ini, mengingat tidak ada pusat senjata api yang terdaftar sejak 1982," katanya.

Baca Selanjutnya: Terlepas dari jumlahnya peneliti kebijakan...

Halaman

(mdk/pan)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami