Taliban Minta Barat Cairkan Aset Beku Setelah Gempa Mematikan Guncang Afghanistan

Merdeka.com - Pemerintahan Taliban di Afghanistan meminta pemerintah internasional atau Barat mencabut sanksi dan mencarikan aset bank sentral setelah gempa bumi mematikan mengguncang negara tersebut. Gempa bumi mengguncang Provinsi Paktika di Afghanistan timur pada Rabu, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan ribuan orang lainnya kehilangan tempat tinggal.

Gempa berkekuatan 6,1 magnitudo itu menghancurkan 10.000 rumah dan melukai 2.000 orang, semakin memperparah sistem kesehatan negara tersebut yang memang telah rapuh dan menjadi ujian besar bagi pemerintah Taliban.

"Emirat Islam meminta dunia memberikan orang-orang Afghan hak paling dasar mereka, yaitu hak mereka untuk hidup dan itu melalui pencabutan sanksi-sanksi dan memcairkan aset-aset kami dan juga memberikan bantuan," jelas juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Abdul Qahar Balkhi, dalam wawancaranya dengan Reuters.

Walaupun bantuan kemanuisaan terus mengalir ke Afghanistan, dana yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang dihentikan ketika Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Pemerintah kelompok Islam garis keras ini tidak diakui secara formal oleh internasional.

Miliaran dolar Amerika dana bank sentral Afghanistan dibekukan di luar negeri.

Pemerintah Barat secara khusus prihatin terkait hak perempuan untuk bekerja dan sekolah di bawah kekuasaan Taliban. Pada Maret, kelompok ini menutup sekolah menengah untuk anak perempuan.

Ditanya terkait isu tersebut, Balkhi mengatakan hak orang Afghanistan untuk mendapatkan dana yang akan menyelamatkan hidup mereka harus menjadi prioritas. Dia juga menambahkan, komunitas internasional mengkritik soal HAM ini tergantung dari negara mana yang terlibat di dalamnya.

"Apakah ini aturan ini universal? Karena Amerika Serikat baru saja mengesahkan undang-undang anti-aborsi," ujarnya, dikutip dari Al Arabiya, Minggu (26/6).

"Enam belas negara di dunia telah mencabuk hak-hak beragama minoritas, khususnya Muslim, apakah mereka mendapatkan sanksi karena mereka melanggar HAM?" lanjutnya.

Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre menyampaikan pada Sabtu, pemerintah AS sedang membahas penggunaan dana yang dibekukan ini untuk memastikan dana ini bermanfaat bagi masyarakat Afghanistan dan bukan Taliban.

Dia menambahkan, Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID menyalurkan bantuan bersama organisasi internasional.