Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Dalam rapat tersebut Listyo Sigit blak-blakan membongkar kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi.
Kapolri Bongkar Kuasa Ferdy Sambo dan Peran Istri di Kasus Penembakan Brigadir J
Kapolri Listyo Sigit
Di hadapan Komisi III DPR, Listyo membeberkan janji Ferdy Sambo agar Bharada E bersedia menembak Brigadir J. Sambo berjanji kepada Bharada E bahwa pihaknya akan menghentikan kasus pembunuhan Brigadir J.
Namun, ternyata Bharada E tetap menjadi tersangka pembunuhan berdasarkan laporan dari pihak keluarga Brigadir J. Dia akhirnya jujur dan mengubah keterangan awal karena tahu Sambo gagal menepati janjinya.
"Atas dasar itu maka Richard menyatakan akan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Inilah yang membuat mengubah segala keterangan awal," tegas Listyo.
Terkait kasus ini, Listyo mengatakan Timsus Polri telah mengamankan 122 barang bukti, mulai dari senjata api, magasin, CCTV, dan lainnya. Selain itu, Timsus juga telah memeriksa sebanyak 52 orang saksi di antaranya seperti ahli forensik, balistik serta ahli digital forensik.
Sementara, sebanyak 97 anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J juga telah diperiksa. Hasilnya, 35 orang diduga telah melanggar kode etik Polri.
Anggota yang diduga melanggar etik itu dari berbagai jenjang pangkat, dari Irjen sampai Bharada.
Listyo juga mengungkapkan motif Ferdy Sambo menembak mati Brigadir J. Menurutnya, Sambo marah dan emosi mendengar laporan terkait istrinya tentang peristiwa yang terjadi di Magelang. "Peristiwa terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga," ujar Listyo.
Listyo juga mengungkap kondisi kediaman pribadi di Jalan Saguling III, Duren Tiga, jelang pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, Sambo melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J terlebih dahulu. Perencanaan itu diketahui oleh Putri Candrawathi dan Bharada E.
Listyo menyebut, pada perencanaan itu, Putri Candrawathi memberikan kesempatan kepada Ferdy Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir J.
Mengurai Pasal Dalam Draf RUU Penyiaran yang Jadi Polemik
Draf RUU Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menuai beragam polemik.
VIDEO: Tangis Ibu Casis Korban Begal, Minta Anaknya Ingat Salat & Jangan Jadi Polisi Arogan
Kabar lolosnya Satrio, diumumkan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Ratusan Mahasiswa Mendadak Geruduk Gedung DPR, Sempat Ricuh dengan Petugas Keamanan
Ratusan mahasiswa tiba-tiba menggeruduk gedung DPR, Jumat (17/5) sore.
VIDEO: Tegas Kapolri Langsung Jadikan Casis Bintara Korban Begal Sadis Jadi Anggota Polisi
Kondisi dialami Satrio ternyata mendapat perhatian langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
VIDEO: Marah Besar! Anggota DPR Dengar Jawaban Ketua KPU Sewa Jet Pribadi ke Bali
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari memberikan jawaban terkait pemakaian sewa jet pribadi
Anggota DPR Optimis Ekonomi Tumbuh, Tapi Harus Tetap Waspada
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad optimis perekonomian nasional bisa tumbuh
VIDEO: Anggota DPR Terkejut Dengar Kenaikan UKT, Sangat Tidak Manusiawi!
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan aspirasi terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal
BKSAP Dorong Kaukus Air di DPR RI
Keinginan itu mengacu untuk menyelesaikan permasalahan air di Indonesia dan dunia.
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!
Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS
BPJS Kelas 1, 2 dan 3, DPR RI akan Panggil Kemenkes dan BPJS