Freeport sepakati syarat pemerintah demi perpanjangan kontrak

UANG | 29 Agustus 2017 14:16 Reporter : Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Kesepakatan tersebut terbagi dalam beberapa poin, di antaranya adalah landasan hukum yang mengatur kerja sama antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya. Selain itu, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk Kepemilikan Nasional Indonesia.

VIEW GALLERY

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.