4 Kebijakan Ahok yang dimentahkan Anies

JAKARTA | 5 April 2018 08:00 Reporter : Syifa Hanifah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai memberikan 'lampu hijau' untuk beberapa peraturan yang semasa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilarang atau dibuat. Menurut Anies, hal itu dilakukan untuk kepentingan warga DKI Jakarta.

Ada kebijakan yang dikeluarkan Anies menimbulkan pro dan kontak di masyarakat Jakarta. Empat kebijakan Ahok berubah di tangan Anies:

1 dari 4 halaman

Mengubah trotoar di sepanjang Jalan Sudirman - MH Thamrin

Perawatan pedestrian. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Anies-Sandi yang memimpin DKI Jakarta ini mengubah tampilan trotoar. Beberapa titik yang masuk area penataan trotoar, yakni Patung Pemuda Membangun, Simpang Susun Semanggi, Patung Selamat Datang (Bundaran HI), dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Dalam penataan itu, nantinya kawasan pedestrian MH Thamrin sampai Sudirman akan dilengkapi fasilitas yang bermanfaat bagi warga. Di sana akan tersedia jalur khusus sepeda dan sepeda motor, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang difabel dan para lanjut usia. Bahkan di beberapa titik akan disiapkan panggung untuk pertunjukan kesenian.

2 dari 4 halaman

Pengerjaan proyek reklamasi disetop

Reklamasi Teluk Jakarta. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Saat masih mejadi Gubernur, Ahok mengatakan keuntungan yang akan didapat dari pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Ahok, seluruh sertifikat pulau reklamasi atas nama Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, kata dia, hampir 48 persen pulau reklamasi digunakan untuk kebutuhan fasos fasum DKI Jakarta. Lima persen tanah yang dijual oleh pengembang, kata dia, dapat dipergunakan untuk nelayan kembali.

Namun di tangan Anies berbeda. Anies benar-benar menghentikan seluruh proyek pembangunan reklamasi. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah mengirim surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) mengenai penghentian sementara dan pembatalan semua Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga di semua pulau reklamasi C, D dan G.

3 dari 4 halaman

Monas boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan

Ilustrasi monas. Ilustrasi shutterstock.com

Saat Ahok masih menjabat, Monas bebas dari kegiatan keagaman atau pun kesenian. Lagi-lagi Anies merombak setiap kebijakan yang diwarisi oleh Ahok. Di tangan Anies, Monas bisa digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.

Ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No. 186 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional. Tentunya kebijakan ini disambut baik oleh warga Jakarta. Contohnya pada perayaan Paskah digelar perayaan besar di Monas yang dihadiri Anies.

4 dari 4 halaman

Bangun Kampung Akuarium

Kampung Akuarium di Penjaringan. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Kebijakan Ahok lainnya yang akan diubah terkait penataan Kampung Akuarium. Ahok menggusur bangunan rumah penduduk dan kios-kios di Kampung Akuarium beberapa tahun lalu. Meski sudah rata dengan tanah, beberapa warga masih bertahan di atas puing-puingnya hingga sekarang.

Di era pemerintahan Anies-Sandi, Pemprov DKI justru akan membangun kembali penampungan sementara yang lebih layak untuk mereka. (mdk/did)

Baca juga:
Sandiaga minta siswa selfie sama atlet saat Asian Games
Serapan APBD DKI rendah, Anies bilang masih lebih tinggi dibandingkan periode lalu
Tak tercantum dalam RPJMD, Anies tegaskan reklamasi dihentikan
Pidato RPJMD di hadapan DPRD, Anies pastikan normalisasi sungai berlanjut
Anies: Pemprov DKI memiliki komitmen jadikan RTH bagian ekosistem perkotaan