Ahok pastikan bakal ratakan 500 bangunan di bantaran Kali Krukut

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan penertiban bangunan di sepanjang Kali Krukut, Jakarta Selatan. Tujuannya untuk menanggulangi banjir di kawasan Kemang yang masih menjadi pekerj‎aan rumah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pihaknya telah melakukan inventarisir terhadap bangunan di bantaran Kali Krukut. Bahkan jumlahnya mencapai 500 bangunan.

Namun, Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, pembongkaran tidak dapat dilakukan secara langsung. Sebab beberapa bangunan temboknya telah menjadi pagar betis air dari Kali Krukut.

"Kita udah punya trase lebih dari 500 bangunan kita akan bongkar, cuma mereka harus buat tembok di pinggir dulu. Kalau temboknya belum dia bikin terus airnya udah naik di atas tembok," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/10).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, pembuatan tembok diharapkan dapat mengantisipasi air masuk ke kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pemilik gedung menargetkan pembangunan dinding ini akan selesai dalam jangka waktu satu bulan.

"Mereka janji satu bulan baru kita bongkar, tapi bangunan yang gak ada hubungan dengan tembok kita kerjakan," tutup Ahok.

‎Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi‎ mengatakan, penertiban pertama kali dilakukan terhadap Hotel Pop. Namun ternyata penertiban tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat menunggu tembok pengganti selesai dibangun.

"Tadi lagi dilaksanakan, cuma belum kita bongkar temboknya. Karena kalau temboknya kita bongkar nanti banjirnya meluap. Jadi tunggu tembok baru dulu, baru kita bongkar," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/10).

Dia menjelaskan, kemungkinan pembangunan tembok tersebut baru akan selesai selama sebulan ke depan. Selain Hotel Pop, ada empat rumah juga yang mungkin ada terdampak dalam normalisasi Kali Krukut ini.

"Tadi di Petogogan ada empat rumah yang sudah kita bongkar, termasuk rusun. Nanti terus ke Kuningan Barat," terangnya.

Kurniadi menjelaskan, dalam melakukan penertiban bangunan ini pihaknya hanya berpatok terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga jika tidak sesuai dengan surat-surat yang ada, maka penertiban akan segera dilakukan.

"Gak ada kendala, kami lihat IMB-nya aja," tutupnya.