Ahok patok penambahan RTH Jakarta 16 persen hingga 2030
JAKARTA | 12 Desember 2013 12:53 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 2013-2030 yang mengatur penambahan ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak enam persen hingga 2030.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan masih optimis DKI Jakarta dapat memiliki RTH melebihi target tersebut.

"Namanya juga rencana, kalau rencana memang seperti itu. Nanti kalau ada duit, kita beli terus juga bertambah," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/12).

Tapi Ahok mengimbau agar target DKI Jakarta memenuhi enam persen RTH jangan sampai meleset. Sebab, terpenting adalah memenuhi target tersebut terlebih dahulu. Antara lain dengan pembelian maupun pembebasan lahan yang akan dialihfungsikan menjadi RTH.

Selain itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga diharapkan menagih kewajiban pengembang untuk membangun RTH. Sebab, idealnya Jakarta dapat memenuhi hingga 30 persen kebutuhan RTH, dimana 16 persen publik dan 14 persen privat.

Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) bidang pembangunan DKI Jakarta Wiriyatmoko, mengatakan kini RTH di DKI baru mencapai 10 persen. Untuk itu dalam RDTR diatur penambahan RTH mencapai 6 persen. "Sisanya 14 persen kita kejar ke swasta," kata pria yang akrab disapa Moko tersebut.

Lebih lanjut, pembangunan gedung-gedung tinggi hanya dibolehkan membangun 40 persen di lahan yang ada. Sementara 60 persen sisa lahan diwajibkan untuk ruang terbuka. Dalam pengesahan Raperda RDTR ini sebelumnya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari beberapa kementerian dan badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Gamal Sinurat, menjelaskan dalam Perda RDTR juga telah mengantisipasi masalah utama Jakarta. Antara lain seperti pengembangan sistem angkutan umum massal dan implementasi pendekatan Transit Oriented Development (TOD).

Masalah lain menyangkut persoalan penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda atau park and ride, pembangunan tanggul pengaman laut, serta penyediaan dan perluasan situ, waduk, dan parkir air lainnya.

(mdk/mtf)

TOPIK TERKAIT