Air Hujan Diserap Tanah atau Dibuang ke Laut untuk Cegah Banjir DKI?

Air Hujan Diserap Tanah atau Dibuang ke Laut untuk Cegah Banjir DKI?
Banjir di Tanah Rendah, Kampung Melayu. ©2021 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho
JAKARTA | 22 Februari 2021 14:57 Reporter : Yunita Amalia

Merdeka.com - Banjir kembali melanda Jakarta akhir pekan lalu. Konsep Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menangani banjir pun menjadi sorotan publik.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan mengungkit konsep penanganan banjir Anies. Anies pernah mengatakan, air hujan baiknya diserap masuk ke tanah bukan dialirkan ke laut.

"Kalau bicara banjir Jakarta, kan saya juga sebagai sebuah kritik, karena asumsi yang salah bahwa air itu akan masuk ke bumi. Itu kan yang disampaikan pada saat kampanye," katanya dalam diskusi virtual bertajuk Politik Hijau PDI Perjuangan pada Sabtu (20/2).

Mengenai konsep Anies ini, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, setuju dengan konsep air hujan diserap ke tanah.

Dia mengatakan, sumur resapan di Jakarta sudah menjadi kewajiban untuk menekan dampak banjir setiap kali memasuki puncak musim hujan.

"Sudah seharusnya begitu (membangun sumur resapan)," kata Elisa, Senin (22/2).

Sebagai dataran rendah, Elisa menilai, sumur resapan memiliki kontribusi signifikan dalam pengendalian banjir. Sayangnya, jumlah sumur resapan di Jakarta dinilai masih minim.

Dia memahami, tidak semua wilayah Jakarta bisa dibuat sumur resapan. Seperti Jakarta Utara yang dianggap tidak tepat lagi membuat sumur resapan. Namun, untuk wilayah Jakarta Pusat, Timur, Selatan menurutnya masih bisa ditambah unit-unit sumur resapan.

Meskipun, Elisa menegaskan, mengalirkan air hujan ke laut juga tetap dilakukan, kendati sumur-sumur resapan terus ditambah. Dengan kombinasi dua cara tersebut, Elisa meyakini dampak banjir akan bisa ditekan.

"Untuk yang dialirkan ke laut, tentu tetap ada yang perlu dialirkan, karena sebagian wilayah Jakarta ada yang sudah terdesain dengan sistem polder," katanya.

Dia menambahkan, genangan dan banjir itu terjadi ketika jumlah air yang ada di permukaan lebih banyak dari pada yang diserapkan atau dialirkan.

warga ciledug indah bersihkan lumpur dan sampah sisa banjir
©2021 Liputan6.com/Angga Yuniar

Elisa berujar, selama ini upaya Pemprov DKI adalah selalu mengalirkan air ke drainase. Sementara instrumen penyerapan berkurang banyak dan tidak pernah ditingkatkan.

"Ruang biru kita itu hanya 3 persen dari seluruh wilayah Jakarta, mau sebesar apapun tidak akan cukup untuk catch up hujan yang makin lama makin ekstrem," tandasnya.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, kapasitas drainase di ibu kota yang terbatas mengakibatkan tidak mampu menampung debit air hujan akibat cuaca ekstrem beberapa hari ini.

Sistem drainase yang dibuat Pemda DKI hanya dapat menampung air hujan 50 sampai 100 mililiter (mm) per hari.

"Makanya, kalau terjadi hujan ekstrem 130 sampai 160 mm maka terjadilah luapan," tutur Yusmada.

Dia kemudian menjelaskan hujan di Jakarta dalam dua hari ini di wilayah Halim Perdanakusuma mencapai 160 mm per hari, di kawasan Manggarai 130 mm per hari, Pasar Minggu 130 mm per hari dan wilayah Sunter Hulu sampai 107 mm.

"Intinya area yang terdampak sangat besar dan hujan dua hari ini itu Jakarta Timur dan Selatan," tutur dia.

Baca Selanjutnya: Konsep Anies Baswedan...

Halaman

(mdk/rnd)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami