Anies dan DPRD DKI Sepakati RAPBD-P DKI Jakarta 2019 Rp 86.69 Triliun

JAKARTA | 14 Agustus 2019 16:24 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menandatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Nota kesepahaman itu menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 DKI Jakarta sebesar Rp 86,89 triliun.

"Alhamdulillah kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA-PPAS. Harapannya dengan ini kita bisa finalisasi program-program tahun 2019, jumlah yang disepakati Rp86,89 triliun," kata Anies, Rabu (14/8).

APBD-P tersebut turun dari APBD 2019 yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu, yakni Rp 88,09 triliun. Penurunan anggaran APBD-P ini juga diiringi berkurangnya target pendapatan pada APBD-P 2019 ini.

Anies mengatakan, adanya tren baru, yakni sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) DKI makin tahun makin berkurang. Ia juga menyebut penurunan angka di APBD 2019, disebabkan berkurangnya SiLPA.

"SiLPA kita makin tahun makin berkurang. Makin SiLPA berkurang maka ruang dalam penambahan makin berkurang karena sisanya yang diasumsikan Rp12 triliun. Ketika selesai audit adalah Rp 9,5 triliun. Maka kita melakukan penyesuaian menjadi dikurangi Rp2,4 triliun. Itu karena SiLPA kita berkurang," jelasnya seperti dilansir dari Antara.

"Ke depan, mudah-mudahan ini akan kita lihat dengan serapan kita makin baik, maka SilPa kita akan makin sedikit, dengan begitu perencanaan akan lebih baik lagi," tutup mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca juga:
Selain Formula E, APBDP DKI 2019 akan Akomodir Rumah DP 0 Rupiah
DPRD DKI Setujui Anggaran Penyelenggaraan Formula E Rp 360 Miliar
Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penurunan Rp 2,5 Triliun di APBDP 2019
Jelang Massa Jabatan Usai, DPRD DKI Masih Belum Bahas APBDP 2019
Gubernur Anies Dikritik Kering Inovasi Pembangunan Jakarta
Ini Faktor yang Membuat Pemprov DKI Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Tanpa Wagub, Pemprov DKI Kembali Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian

(mdk/fik)